KABAR BANGSA- Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pandeglang, Ade Muamar, menyoroti masih rendahnya realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Menurut Ade, rendahnya serapan anggaran menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap kepala OPD yang dinilai lamban dalam merealisasikan anggaran.
“Baru saja kami menggelar rapat evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025 bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim). Secara umum, tingkat serapan anggaran mereka masih rendah,” ujar Ade Muamar usai rapat di DPRD Pandeglang, Senin (29/6/2026).
Ade menjelaskan, setiap OPD telah menyusun perencanaan dan program kerja sejak awal tahun anggaran. Oleh sebab itu, pelaksanaan kegiatan seharusnya dapat berjalan sesuai target sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap secara maksimal.
“Kalau sampai pertengahan tahun realisasi anggarannya masih rendah, tentu harus menjadi bahan evaluasi. Jangan sampai program yang menyangkut kepentingan masyarakat terlambat hanya karena OPD tidak mampu mengeksekusi kegiatan,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, hampir seluruh OPD yang mengikuti rapat evaluasi menyampaikan alasan rendahnya serapan anggaran akibat adanya perubahan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat di tengah pelaksanaan program.
Namun, menurut Ade, alasan tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran. Jika terdapat kendala regulasi, OPD seharusnya segera berkoordinasi dengan DPRD dan pemerintah daerah agar dapat dicarikan solusi bersama.
“Hampir semua OPD beralasan ada perubahan regulasi di tengah perjalanan. Seharusnya persoalan itu bisa dibahas bersama DPRD sehingga tidak menjadi alasan keterlambatan pelaksanaan program,” katanya.
Komisi III DPRD Pandeglang, lanjut Ade, akan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja OPD agar target pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu akibat rendahnya penyerapan anggaran.
“Kami ingin anggaran yang sudah disahkan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai setiap tahun kembali menyisakan SILPA yang besar karena lemahnya kinerja OPD,” pungkasnya.***
Komentar