BANTEN72- Jaksa Agung Muda Intelijen Indonesia resmi menetapkan Keputusan tentang Pencegahan ke luar wilayah Indonesia terhadap 2 orang dalam perkara korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 samoai dengan tahun 2022.
Kedua orang itu yakni atas nama DT (Direktur PT Anugerah Mega Perkasa), dan berlaku selama 6 bulan.
Sementara seorang lainnya atas nama JS (pihak swasta), dan berlaku selama 6 bulan.
Baca juga:
- Aktivis Ajak Warga Sikapi September Hitam dengan Damai
- Pemerintah Pastikan Dampak El Nino di Sektor Energi Teratasi
- Pemerintah Pastikan Banpres Karhutla Segera Dicairkan secara Akuntabel
- Ekonomi RI Dinilai Resilien di Tengah Perlambatan Global
- September Hitam Bukan Kemarahan yang Dibakar
JAM Intelijen Dr. Amir Yanto mengatkan, bahwa keputusan yang diberikan kepada kedua orang tersebut yaitu diantaranya, keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-14/D/Dip.4/02/2023, tanggal 07 Februari 2023, tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana atas nama JS (pihak swasta), dan berlaku selama 6 bulan.
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-15/D/Dip.4/02/2023 tanggal 07 Februari 2023 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana atas nama DT (Direktur PT Anugerah Mega Perkasa), dan berlaku selama 6 bulan.
“Keputusan tersebut dikeluarkan guna mencegah keduanya ke luar negeri dan tetap berada di wilayah hukum Republik Indonesia, demi kepentingan proses penyidikan karena dugaan keterlibatannya dalam perkara dimaksud.,”kata Amir kepada Banten72, Kamis 30 Maret 2023.
Dikatakan Amir, dengan dilakukan pencegahan terhadap kedua orang tersebut, maka jumlah orang yang dicegah ke luar negeri guna kepentingan proses penyidikan dalam perkara dimaksud menjadi 25 orang.
Komentar