BANTEN72 – Program Sekolah Gratis (PSG) yang digagas Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah menjanjikan pendidikan tanpa biaya bagi seluruh anak di Banten. Dengan anggaran Rp144 miliar, PSG diharapkan menjadi terobosan untuk memutus rantai kemiskinan. Namun, Badan Riset dan Inovasi Mathla’ul Anwar (BRIMA) memperingatkan: tanpa eksekusi matang, program ini justru berpotensi menjadi bencana pendidikan.
Direktur BRIMA, Asep Rohmatullah, S.Fil.I., M.M., menilai niat baik itu belum dibarengi strategi yang solid. “Pendidikan gratis adalah mimpi besar. Tapi mimpi tanpa strategi yang jelas hanya akan jadi fatamorgana,” ujarnya dalam wawancara di salah satu rumah makan di Serang, Selasa (29/4/2025).
PSG lahir dari semangat menghapus biaya sekolah, agar siswa dari keluarga tidak mampu bisa belajar tanpa hambatan. Namun, BRIMA menilai program ini terlalu fokus pada penghapusan SPP, dan mengabaikan aspek krusial seperti kompetensi guru, kualitas kurikulum, dan infrastruktur sekolah.
“Gratis bukan jaminan mutu. Kalau hanya menghapus SPP tanpa peningkatan kualitas, PSG hanya menunda masalah,” tegas Asep.
Data BPS 2024 menunjukkan 30% sekolah swasta di daerah marjinal seperti Lebak dan Pandeglang masih kekurangan ruang kelas, listrik, dan laboratorium. Di dua kabupaten itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masing-masing hanya 65,86 dan 66,99, jauh di bawah rata-rata provinsi (74,48).
“Kalau ruang kelas saja tidak layak, apa artinya gratis? Anak-anak tetap belajar dalam kondisi menyedihkan,” sindir Asep.
Sekolah Swasta Terpinggirkan
Dari total 1.504 SMA/SMK/SKh di Banten, sebanyak 1.235 adalah sekolah swasta. Artinya, 82% pendidikan tingkat menengah di Banten ditopang sektor swasta. Namun PSG justru berfokus pada sekolah negeri, memicu ketimpangan baru.
“Iming-iming gratis di sekolah negeri bisa mendorong eksodus siswa dari sekolah swasta. Kalau swasta kolaps, negara akan menanggung beban yang lebih besar,” kata Asep.
Organisasi seperti Mathla’ul Anwar-yang membina hampir 1.000 lembaga pendidikan swasta di Banten-turut mengeluhkan ketidakadilan ini. Banyak sekolah swasta di pedalaman menggantungkan operasionalnya pada iuran orang tua. Tanpa dukungan BOS tambahan, mereka terancam tutup.
“Sekolah swasta di pinggiran bukan pelengkap, tapi garda terdepan. Kalau mereka dibiarkan jatuh, ke mana anak-anak Lebak dan Pandeglang harus belajar?” tanya Asep.
Anggaran PSG sebesar Rp144 miliar disebut BRIMA sebagai “bom waktu” jika tidak diawasi secara ketat. Risiko penyelewengan, data fiktif, hingga proyek-proyek tak berdampak nyata dinilai sangat tinggi.
“Kami mencium potensi penyalahgunaan anggaran. Tanpa transparansi, PSG bisa jadi ladang korupsi,” tegas Asep.
BRIMA mendesak dibentuknya tim pengawas independen yang melibatkan akademisi, LSM, dan tokoh masyarakat. Mereka juga merekomendasikan agar laporan keuangan PSG dipublikasikan secara berkala melalui platform digital, lengkap dengan kanal aduan publik.
“Transparansi bukan formalitas. Itu fondasi kepercayaan publik,” ujar Asep.
Hingga kini, mekanisme teknis PSG masih buram. Siapa pengelola anggaran, bagaimana penyalurannya, dan apa indikator keberhasilannya belum dijelaskan secara terang. Sosialisasi di lapangan pun dinilai minim.
“PSG jangan sampai hanya jadi slogan. Program sebesar ini harus punya arah, ukuran, dan tanggung jawab yang jelas,” tutup Asep.
Selamatkan Sekolah Gratis dari Jurang Kegagalan
Alih-alih hanya melontarkan kritik, Badan Riset dan Inovasi Mathla’ul Anwar (BRIMA) hadir dengan solusi konkret untuk menyelamatkan Program Sekolah Gratis (PSG) dari ancaman kegagalan.
Menurut Direktur BRIMA, Asep Rohmatullah, program ini harus dijalankan secara serius dan berorientasi pada hasil, bukan sekadar menjadi proyek politik jangka pendek.
Salah satu prioritas yang ditekankan BRIMA adalah mengalihkan fokus dari sekadar penghapusan biaya SPP ke peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Alokasi anggaran yang mencapai Rp144 miliar seharusnya digunakan untuk melatih guru, mereformasi kurikulum dengan pendekatan inovatif, serta membenahi fasilitas sekolah, terutama di wilayah-wilayah marjinal seperti Lebak dan Pandeglang.
BRIMA juga mengingatkan bahaya terselubung dari program ini: potensi terpinggirkannya sekolah swasta. Di Banten, mayoritas siswa masih bersekolah di lembaga swasta. Jika tidak ada perlindungan yang adil, seperti pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tambahan, banyak sekolah swasta bisa kolaps. Padahal, mereka selama ini berperan vital dalam menopang pendidikan di daerah-daerah terpencil. Untuk itu, BRIMA mendorong pengembangan kurikulum yang berbasis agama atau keahlian vokasi guna meningkatkan daya saing sekolah swasta di tengah perubahan sistem.
Aspek transparansi dan pengawasan anggaran juga menjadi sorotan utama. BRIMA menekankan pentingnya pembentukan tim independen yang terdiri dari akademisi, LSM, dan tokoh masyarakat. Setiap rupiah harus dapat ditelusuri secara terbuka. Teknologi harus dimanfaatkan untuk verifikasi data siswa, pelaksanaan audit rutin oleh pihak ketiga, dan publikasi laporan keuangan secara digital.
Tak kalah penting adalah upaya sosialisasi. BRIMA menyarankan agar informasi tentang PSG disebarluaskan melalui radio lokal, media sosial, forum orang tua, dan relawan pendidikan. Hal ini penting agar masyarakat benar-benar memahami hak dan prosedur dalam mengakses program ini.
Untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih sehat, BRIMA mendorong kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta. Program pertukaran guru, pelatihan bersama, serta kemitraan dalam penelitian dan inovasi dinilai mampu menghapus polarisasi dan menciptakan sinergi yang bermanfaat bagi semua pihak.
Di sisi lain, pembangunan database pendidikan yang terpadu juga dinilai krusial. Sistem ini akan memungkinkan sinkronisasi data kinerja sekolah, jumlah siswa, hingga alokasi anggaran secara real-time. Tanpa itu, PSG akan terus dibayangi ketidakakuratan data dan potensi penyimpangan.
Dalam konteks yang lebih luas, BRIMA menegaskan bahwa PSG bukan sekadar program biasa. Ia menyimpan harapan besar untuk memutus rantai kemiskinan yang struktural-sebagaimana pernah dikritisi oleh Karl Marx soal ketimpangan sosial yang terus dipelihara oleh sistem yang timpang. Namun, jika eksekusinya sembrono, program ini justru berisiko memperlebar jurang ketidakadilan yang selama ini menghantui dunia pendidikan.
Digitalisasi juga menjadi perhatian khusus BRIMA. Dari materi pembelajaran berbasis daring hingga transportasi gratis bagi siswa di pelosok, pendekatan teknologi harus diintegrasikan agar PSG benar-benar merata dan tidak hanya dinikmati oleh sekolah-sekolah di kota besar. Tanpa itu, seperti dikatakan Asep, “Sekolah gratis hanya akan menjadi mimpi indah di brosur, tapi kosong di lapangan.”
Kini, tantangannya bukan lagi sekadar soal niat baik. Pemerintah Provinsi Banten dihadapkan pada pilihan besar: menjalankan PSG sebagai lompatan bersejarah menuju pemerataan pendidikan, atau membiarkannya menjadi proyek populis yang memperbesar ketimpangan.
Waktu tidak berpihak pada mereka yang ragu dan menunda. Pesan BRIMA tegas-PSG harus jadi langkah nyata, bukan sekadar janji politik. Pendidikan bukan hak istimewa yang hanya bisa dinikmati segelintir orang. Ia adalah hak setiap anak, tanpa terkecuali.
“Anak-anak Banten tidak bisa menunggu janji yang tak akan terwujud,” tandas Asep. Maka kini, yang dibutuhkan bukan slogan, melainkan keberanian untuk bergerak dengan integritas. Sebab, masa depan pendidikan Banten bergantung pada keputusan hari ini. *
Komentar