Ketahanan Pangan Berbasis Desa

Oleh: Dimas Adiyatma

Pengamat Kebijakan Publik

 

Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menyediakan kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu faktor utama yang menentukan stabilitas nasional. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri akan memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari gejolak ekonomi, perubahan iklim, hingga gangguan rantai pasok internasional.

Pemerintah saat ini menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi yang mampu mendukung keberlanjutan sektor pertanian dari tingkat paling bawah. Melalui pendekatan tersebut, desa diposisikan sebagai aktor utama dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.

Komitmen memperkuat peran desa dalam mendukung ketahanan pangan mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional APDESI Merah Putih 2026 yang berlangsung di Kota Serang, Banten. Forum tersebut menjadi wadah konsolidasi berbagai kepala desa dari seluruh Indonesia untuk menyatukan langkah dalam mendukung agenda strategis pembangunan nasional, khususnya di bidang pangan dan penguatan ekonomi desa.

Dewan Pakar APDESI Merah Putih, Johan Aripin Muba, menjelaskan bahwa organisasinya berkomitmen memperkuat ketahanan pangan melalui penguatan sektor pertanian serta peluncuran berbagai program ekonomi baru yang menyasar masyarakat desa. Menurutnya, dukungan terhadap petani dilakukan melalui kolaborasi berbagai kelompok masyarakat yang secara aktif membantu meningkatkan kapasitas dan produktivitas sektor pertanian di daerah masing-masing.

Langkah nyata yang dilakukan adalah peluncuran Utility Coin untuk keluarga desa. Program tersebut dirancang sebagai instrumen yang mendukung penguatan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi bagian dari gerakan besar dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Kehadiran program tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa kini semakin didukung oleh inovasi yang mampu menjawab tantangan perkembangan ekonomi modern.

Johan juga menjelaskan bahwa setelah pelaksanaan Rakernas, APDESI Merah Putih akan melakukan sosialisasi gerakan ekonomi berbasis desa ke berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut dirancang menjangkau sekitar 75.266 desa yang tersebar di seluruh tanah air. Skala pelaksanaan yang sangat luas menunjukkan besarnya perhatian terhadap peran desa sebagai fondasi pembangunan nasional.

Pada tahap awal, implementasi program akan difokuskan pada sejumlah provinsi prioritas yang meliputi seluruh wilayah Pulau Jawa serta beberapa provinsi lain seperti Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan. Pendekatan bertahap tersebut diharapkan mampu menghasilkan model pengembangan yang efektif sebelum diperluas ke wilayah lain.

Selain memperkuat sektor pangan, program tersebut juga diarahkan untuk mendorong kemandirian fiskal desa. Johan menilai bahwa setiap desa memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Dengan kemampuan fiskal yang semakin kuat, desa dapat membiayai pembangunan secara mandiri sekaligus memperkuat berbagai sektor produktif yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dalam forum yang sama, Ketua Umum APDESI Merah Putih, Anwar Sadat, menegaskan bahwa desa tidak lagi dapat diposisikan hanya sebagai objek pembangunan. Menurutnya, desa harus menjadi subjek pembangunan yang berperan aktif menggerakkan perekonomian nasional dari tingkat akar rumput. Pandangan tersebut sejalan dengan arah pembangunan pemerintah yang semakin menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

Anwar menilai desa memiliki modal yang sangat besar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal sosial yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Apabila seluruh potensi tersebut dikelola secara optimal melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, desa akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus benteng utama ketahanan pangan Indonesia.

Pandangan tersebut sejalan dengan strategi pemerintah yang saat ini menjalankan berbagai program transformasi ekonomi secara menyeluruh. Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Dony Oskaria menjelaskan bahwa pemerintah sedang membangun fondasi menuju Indonesia maju 2045 melalui tiga pilar utama, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan penguatan sumber daya manusia.

Menurut Dony, berbagai program yang dijalankan pemerintah saat ini bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri. Seluruh program tersebut merupakan bagian dari transformasi ekonomi nasional yang dirancang secara terintegrasi untuk memperkuat daya saing bangsa dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap proses transformasi tersebut menjadi faktor yang sangat penting.

Dony menegaskan bahwa pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai fondasi utama menuju negara maju. Pandangan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa tidak ada negara yang dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itu, penguatan sektor pangan menjadi agenda strategis yang tidak dapat ditawar.

Sebagai bentuk komitmen nyata, pemerintah menjalankan berbagai program yang mendukung peningkatan produksi pangan nasional. Program tersebut meliputi pencetakan sawah baru, pembangunan jaringan irigasi, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, serta reformasi tata niaga pupuk agar kebutuhan petani dapat terpenuhi secara lebih efektif.

Pemerintah juga memperkuat kebijakan pembelian gabah petani untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu, kapasitas penyimpanan pangan nasional melalui Bulog terus diperkuat guna memastikan ketersediaan cadangan pangan yang memadai dalam menghadapi berbagai situasi yang dapat memengaruhi pasokan pangan nasional.

Berbagai langkah yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berupaya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga membangun sistem yang mampu menjaga keberlanjutan sektor pertanian secara menyeluruh. Dalam sistem tersebut, desa menjadi simpul utama yang menghubungkan produksi, distribusi, dan penguatan ekonomi masyarakat.*