Sementara itu Ketua DPRD Pandeglang TB Udi Juhdi mengatakan, rakor bidang pemerintahan dengan KPK RI adalah tindakan preventif. Menurutnya, tindakan ini paling baik agar korupsi dapat dihindari.
“Sebelum kejahatan itu terjadi perlu mengantisipasinya diantaranya penguatan tata kerja menejemen payung hukum”, katanya.
Dengan kegiatan ini, Udi berharap dapat mengetahui di mana area rawan korupsi, dan bagaimana upaya untuk mengantisipasinya.
“Dengan pencerahan KPK lembaga DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan dengan fungsi budgeting, kontroling, dan legisllasi bisa sejalan dan menjamin penganggaran yang disusun secara efektif dan efisien”, katanya. (Bt72)***
Komentar