Oleh: Zhafran Goldwin

Pengamat Masalah Sosial dan Kebijakan Publik

BANTEN72 – Perubahan dinamika ekonomi global dan transformasi industri membuat dunia kerja terus beradaptasi. Di tengah kondisi tersebut, pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menjadi tantangan di sejumlah sektor. Karena itu, pemerintah memperkuat sistem perlindungan pekerja melalui integrasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pelatihan vokasi, dan layanan informasi lowongan kerja sebagai jaring pengaman yang tidak hanya menjaga daya beli, tetapi juga mempercepat pekerja kembali memperoleh pekerjaan.

Komitmen tersebut terlihat dalam respons pemerintah terhadap potensi PHK di dua pabrik di Jawa Tengah. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yasierli memastikan pemerintah akan mengawal pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak potensi PHK di dua pabrik tersebut. Selain memastikan hak pekerja dipenuhi oleh perusahaan, pemerintah juga menjamin akses terhadap program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Yasierli mengatakan Kemenaker akan melakukan proses verifikasi, klarifikasi, hingga mediasi terkait isu PHK massal yang mencuat di dua pabrik di Jawa Tengah. Menurutnya, setiap informasi mengenai rencana PHK harus dipastikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum pemerintah mengambil langkah lebih lanjut. Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah memastikan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara cermat, sekaligus menjaga kepastian hukum bagi pekerja maupun perusahaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, arah kebijakan ketenagakerjaan berkembang dari sekadar memberikan bantuan finansial menjadi perlindungan aktif yang membantu pekerja memasuki kembali dunia kerja. Pendekatan tersebut menjadi penting mengingat perubahan teknologi dan kebutuhan industri menuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif.

Selain hak normatif dari perusahaan, pekerja yang terkena PHK dapat memanfaatkan program JKP yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Melalui program tersebut, pekerja berhak menerima manfaat uang tunai sebesar 60% dari upah sesuai ketentuan program, sekaligus memperoleh akses informasi lowongan kerja dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Dengan demikian, JKP tidak hanya menjadi bantalan ekonomi sementara, tetapi juga sarana meningkatkan peluang pekerja memperoleh pekerjaan baru.
Upaya memperluas pemahaman mengenai manfaat program tersebut juga terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak.

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan sosialisasi Program JKP untuk meningkatkan pemahaman perusahaan dan pekerja mengenai manfaat perlindungan bagi karyawan yang terdampak PHK. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan edukasi agar semakin banyak pekerja maupun pemberi kerja memahami mekanisme perlindungan yang telah disediakan pemerintah.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Kepala Wilayah Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta, Tri Pambudi Santoso menjelaskan berbagai ketentuan Program JKP, mulai dari persyaratan kepesertaan, prosedur pengajuan manfaat, hingga hak-hak yang dapat diperoleh peserta setelah mengalami PHK.

Program JKP merupakan bagian dari perlindungan sosial ketenagakerjaan yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan. Melalui program ini, peserta berhak menerima manfaat berupa bantuan uang tunai, akses terhadap informasi pasar kerja, serta pelatihan keterampilan guna menjaga kelangsungan hidup yang layak sekaligus mempercepat peluang kembali bekerja. Tri Pambudi Santoso juga menekankan pentingnya keterlibatan perusahaan dan serikat pekerja dalam memastikan seluruh pekerja memahami hak serta manfaat yang tersedia melalui Program JKP.

Pelatihan kerja menjadi bagian penting dari kebijakan tersebut karena mampu menjembatani kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja. Perusahaan saat ini membutuhkan tenaga kerja yang menguasai keterampilan digital, manufaktur modern, logistik, ekonomi kreatif, hingga sektor jasa berbasis teknologi. Selain meningkatkan kemampuan teknis, pelatihan juga memperkuat kemampuan adaptasi, komunikasi, dan pemecahan masalah sehingga pekerja lebih siap bersaing di pasar kerja.

Program JKP juga dirancang agar pekerja dapat mengakses manfaat secara mudah melalui sistem yang terintegrasi. Peserta perlu memenuhi persyaratan kepesertaan dan mengikuti prosedur pengajuan sesuai ketentuan yang berlaku agar manfaat dapat diproses dengan cepat. Selain memperoleh bantuan uang tunai, peserta juga didorong memanfaatkan layanan informasi pasar kerja dan pelatihan keterampilan sebagai bekal untuk memperoleh pekerjaan baru yang sesuai dengan kompetensinya.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa JKP tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pengembangan sumber daya manusia. Selama menerima manfaat, pekerja didorong tetap aktif mencari pekerjaan, mengikuti pelatihan, dan meningkatkan kompetensi sehingga proses transisi menuju dunia kerja dapat berlangsung lebih efektif.

Pendekatan terpadu antara JKP, pelatihan, dan layanan penempatan kerja mencerminkan transformasi kebijakan ketenagakerjaan yang semakin berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia. Perlindungan sosial tidak lagi berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari strategi meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja nasional.

Dalam jangka panjang, sinergi perlindungan sosial, peningkatan kompetensi, dan perluasan akses lapangan kerja diharapkan mampu memperkuat ketahanan pasar kerja Indonesia. JKP, pelatihan, dan layanan lowongan kerja menjadi instrumen yang saling melengkapi untuk memastikan pekerja tetap terlindungi sekaligus memiliki kesempatan membangun karier baru.

Dengan pendekatan tersebut, proses transisi akibat kehilangan pekerjaan dapat berlangsung lebih cepat, lebih terarah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.*