BANTEN72 — Pemerintah menyiapkan penyesuaian skema Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya meningkatkan efektivitas penyaluran manfaat sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.

Perubahan tersebut dilakukan melalui penyesuaian kembali sasaran penerima agar bantuan lebih tepat menyasar kelompok yang membutuhkan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengatakan pemerintah telah menyepakati langkah refocusing dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, skema baru tidak lagi menjadikan anak dari keluarga mampu sebagai penerima manfaat program.

“Refocusing, jadi anak yang mampu tidak lagi jadi penerima manfaat (MBG),” kata Nanik.

Ia menjelaskan Presiden Prabowo telah menyetujui perubahan tersebut. Bahkan, menurut Nanik, Presiden menyambut baik penyempurnaan skema MBG karena dinilai mampu meningkatkan ketepatan sasaran program.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan pembahasan mengenai keterlibatan kantin sekolah dalam pendistribusian MBG masih dilakukan bersama Badan Gizi Nasional.

Pemerintah, kata dia, tengah mengkaji berbagai skenario agar pelaksanaan program berjalan efektif dan sesuai tujuan.

“Agar MBG berjalan dengan baik, tentu semua harus melalui pengkajian yang mendalam,” ujar Abdul Mu’ti.

Ia mengungkapkan salah satu kesepakatan dalam rapat tingkat menteri adalah memprioritaskan penerima manfaat kepada siswa yang benar-benar membutuhkan.

Kendati demikian, mekanisme pelaksanaan masih terus disusun agar kebijakan dapat diterapkan secara optimal.

“Mekanismenya bagaimana sedang kami susun supaya kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik,” katanya.

Abdul Mu’ti menegaskan kewenangan penyelenggaraan MBG berada di Badan Gizi Nasional. Menurutnya, pendekatan yang memprioritaskan kelompok paling membutuhkan akan membuat manfaat program semakin efektif.

“Jadi memang ya lebih tepat siapa yang paling berhak menerima itu yang dilayani,” ujarnya.

Di sisi lain, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadew,a menegaskan pemerintah terus mengevaluasi berbagai program prioritas nasional, termasuk MBG, agar semakin efisien dan tepat sasaran.

Ia menilai setiap program baru memerlukan penyempurnaan pada tahap awal pelaksanaan.

“Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat,” kata Purbaya.

Ia juga memastikan kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil dengan fundamental yang kuat.

Menurutnya, pemerintah terus menjaga kesehatan APBN, memperkuat pengawasan, serta mengoptimalkan kebijakan fiskal agar berbagai program prioritas mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. *