BANTEN72 – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meskipun Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah melakukan pembenahan internal dan evaluasi tata kelola. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan program agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat, khususnya anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang sedang berlangsung menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang ada tanpa menghentikan program prioritas tersebut.
“Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan,” ujar Dudung.
Menurut Dudung, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat tetap menjadi prioritas utama meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya.
“Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat,” katanya.
Sebagai bagian dari pengawasan, Kantor Staf Presiden (KSP) telah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari hasil pemantauan, ditemukan banyak SPPG yang telah menerapkan standar operasional dengan baik.
“Dari sidak tersebut, KSP menemukan adanya SPPG yang telah berjalan sesuai standar, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, hingga pelayanan kepada penerima manfaat,” ungkap Dudung.
Pemerintah juga memperketat sistem pengawasan agar pelaksanaan program berlangsung lebih transparan dan akuntabel. Menurut Dudung, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan dan keamanan pangan.
“Pengawasan ini penting karena program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya diukur dari jumlah atau kuantitas penerima manfaat, tetapi harus mengedepankan kualitas, ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari membantah isu penghentian MBG di sejumlah sekolah. Ia menegaskan bahwa program tetap berjalan dan moratorium hanya berlaku bagi pembangunan dapur atau SPPG baru.
“Pelaksanaan MBG itu tidak berhenti, tetapi SPPG yang sedang tahapan persiapan itu memang setop dulu,” kata Qodari.
Ia menambahkan bahwa evaluasi dan pembenahan terus dilakukan agar Program MBG mampu mencapai tujuan utamanya, yakni memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.*
Komentar