BANTEN72 – Pemerintah memperkuat upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah dengan mendorong pengawasan yang lebih efektif, peningkatan integritas kepala daerah, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Langkah tersebut dilakukan menyusul masih ditemukannya sejumlah kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah menilai tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan pembangunan daerah berjalan optimal.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik yang merugikan keuangan negara maupun kepentingan rakyat. Menurutnya, pembenahan tata kelola harus dilakukan secara menyeluruh agar kebocoran anggaran dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dicegah sejak dini.

“Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita, telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan,” tegas Presiden saat Sidang Kabinet Paripurna.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa seluruh jajaran pemerintah, termasuk pemerintah daerah, harus mengedepankan integritas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam menjalankan amanah. Ia menilai penguatan sistem pengawasan, transparansi anggaran, serta evaluasi berkala menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Semua penyelenggara negara harus bekerja secara bersih, disiplin, dan bertanggung jawab demi kepentingan rakyat,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat pembinaan terhadap kepala daerah melalui pembekalan, evaluasi berkala, serta sinergi dengan berbagai lembaga pengawas. Menurutnya, langkah tersebut bertujuan membangun budaya pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Pembinaan dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari pembekalan kepala daerah setelah pelantikan, penguatan sistem pengawasan, hingga evaluasi berkelanjutan,” katanya.

Tito menambahkan bahwa digitalisasi tata kelola pemerintahan, penguatan pengawasan internal, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum akan terus ditingkatkan untuk mempersempit ruang terjadinya penyimpangan. Ia juga mendorong pemerintah daerah memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik agar potensi penyalahgunaan wewenang dapat dicegah sejak awal.

“Integritas harus menjadi budaya kerja seluruh aparatur pemerintah daerah agar pembangunan berjalan efektif dan dipercaya masyarakat,” tuturnya.

Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum untuk memastikan langkah pencegahan berjalan beriringan dengan penindakan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.

Melalui penguatan tata kelola, pembinaan berkelanjutan, dan sistem pengawasan yang semakin baik, pemerintah optimistis praktik korupsi di daerah dapat ditekan. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, memperkuat kepercayaan publik, serta memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.*