Fraksi Gerindra Sentil Kinerja Dindikpora Pandeglang dalam Agenda Paripurna DPRD

BANTEN72 – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pandeglang menyentil  kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Pandeglang yang dinilai masih perlu dievaluasi, khususnya terkait kejelasan penyampaian data dan serapan anggaran.

Hal  tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, Tubagus Udi Juhdi, saat menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan inisiatif Bupati tentang Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah dalam rapat paripurna DPRD Pandeglang, Rabu (12/8/2026).

Baca juga:  Bonus Hari Raya Driver Ojol Digulirkan, Kolaborasi Platform dan Pemerintah Diperkuat

Dalam penyampaiannya, Udi menyinggung hasil rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Pandeglang yang membahas evaluasi serapan anggaran pada triwulan pertama Tahun Anggaran 2026.

“Kami menelisik bahwa pihak Dindikpora belum dapat memberikan keterangan secara jelas dan gamblang dalam rapat dengar pendapat di Komisi IV saat membahas evaluasi serapan anggaran,” ujar Udi.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta capaian kinerja Dindikpora dapat berjalan lebih optimal dan transparan.

Baca juga:  Hj. Ida Hamidah: Puasa Sambil Bekerja Akan  Medatangkan Pahala dan Keberkahan

Atas dasar itu, Fraksi Gerindra meminta pihak eksekutif melakukan evaluasi terhadap kinerja Dindikpora.

“Kami meminta eksekutif untuk mengevaluasi kinerja Dindikpora,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani kepada wartawan mengatakan,  pihaknya akan menindaklanjuti masukan dan laporan yang disampaikan DPRD tersebut.

Menurut Dewi, sebagai kepala daerah dirinya tentu tidak menginginkan adanya persoalan yang berlarut-larut maupun hubungan kerja yang kurang harmonis antarunsur pimpinan organisasi perangkat daerah.

Baca juga:  Jemaah Haji Asal Pandeglang Dalam Kondisi Sehat di Mekkah, Terus Mengikuti Tahapan Ibadah Haji

“Selaku bupati, tentu saya tidak menginginkan hubungan antar pimpinan dalam organisasi kurang harmonis. Kami berharap dalam waktu dekat persoalan ini dapat diselesaikan,” kata Dewi.

Ia menegaskan, setiap masukan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja organisasi perangkat daerah, sehingga pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih baik.***

Komentar