Dewan Optimalkan Kinerja,  Soal Defisit Anggaran  Begini Penjelasan Wakil  Ketua DPRD Pandeglang

BANTEN72–  Meski menghadapi pesta demokrasi rakyat Pemilu 2024, seluruh anggota DPRD Kabupaten Pandeglang tetap fokus mengoptimalkan kinerja dalam melaksanakan  tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). 

Salah satu bentuk kinerja dewan saat ini sedang melaksanakan kegjatan panitia khusus (Pansus) 1, 4 dan Pansus 5 DPRD  untuk membahas Raperda Kearsipan, dan Keolahragaan.

Selain itu, saat ini DPRD Pandeglang juga sedang melakukan agenda persiapan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022.

“Kami optimitsis akan meneyelesaikan tupoksi dengan baik sesuai regulasi yang ada di DPRD. Selain kegiatan Pansus, kita juga tetap melaksanakan tugas pengawasan, budgetting dan legislasi agar ada check and balance menuju pemerintahan yang baik,” kata Wakil Ketua DPRD Pandeglang Fuhaira Amin dari Fraksi Demokrat kepada Banten72.com, Ahad 11 Juni 2023.

Baca juga:  Pilkada Pandeglang 2024 , Demokrat dan PAN Tunggu Komando DPP

Dibagian lain Fuhaira juga menjelaskan soal defisit anggaran yang dialami Pemkab Pandeglang.

Menurut dia,  sebelumnya DPRD bersama Pemkab mengesahkan  APBD T.A 2023 pada akhir November tahun 2022 .  Namun pada  akhir November muncul peraturan menteri keuangan  PMK 212/2022 , tentang kebijakan pemerintah pusat yang mengatur penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU).  

Dalam substansinya banyak hal  APBD yang  perlu melakukan penyesuaian,  sehingga kalkulasinya terjadi defisit anggaran.

Baca Juga:

Baca juga:  Adiknya Dimyati , Raden Dewi Setiani Resmi Nyalon Bupati Pandeglang 2024

Oleh karena itu  ke depan  harus bisa melakukan   rasionalisasi anggaran di semua OPD termasuk DPRD Pandeglang sebagai empati  dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini.

Menurut Fuhaira langkah lainnya perlu ada kecermatan dari  TAPD dalam menghitung APBD dan penerapan aturan saat ini , sehingga ke depan dapat cermat  melakukan kalkulasi anggarannya.

Ia juga meyebut  rasionalisasi SDM dengan moratorium daerah dalam penerimaan pegawai diharapkan agar mengoptimalkan dahulu SDM yang ada.

Baca juga:  Agungkan Bulan Ramadan, Ring For Pandeglang Berbagi Ratusan Takjil dan Santunan Yatim Piatu

Kemudian untuk mengatasi defisit anggaran, kata Fuhaira diperkukan optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD.

Ia juga menyampaikan perlu dilakukan pembentukan Satgas berbagai lintas OPD  seperti perizinan, Satpol PP,  Inspektorat, Kecamatan , DPRD dan instansi terkait lainnya.

Hal ini  sangat penting untuk menyelamatkan  cash flow APBD  khususnya sektor  penerimaan. “Jika terus tergantung ke pemerintah pusat daerah pasti kesulitan equitas dana yang tersedia menunggu transferan pusat yang nilainya dibatasi. Hal inilah berdampak kepada  progres pembangunan terhambat juga kewajiban daerah membayar gaji dan tunjangan para pegawai,” ujarnya.

Komentar