BANTEN72 – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi Golkar, Andri Nurul Anwar, merespons aspirasi para pegawai RSUD Berkah terkait kebijakan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2025 yang dikabarkan tidak akan diberikan.
Menurut Andri, meski kebijakan pemberian TPP harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pandeglang tetap perlu mencari solusi konkret agar para pegawai RSUD Berkah tidak kehilangan hak atas tunjangan tersebut. Apalagi, tunjangan itu sangat berpengaruh terhadap semangat kerja dan stabilitas kinerja pegawai.
“Iya, kami berharap segera ada solusi terbaik agar para pegawai RSUD Berkah tetap mendapatkan TPP. Sebab tunjangan itu bagian dari motivasi agar kinerja pegawai tetap stabil,” ujar Andri kepada Banten72.com, Kamis (29/5/2025).
Ia menambahkan, sebagai wakil rakyat, dirinya merasa khawatir apabila tunjangan itu dihentikan, karena bisa berdampak langsung terhadap pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan.
“Apalagi para pegawai RSUD Berkah mengemban tugas kemanusiaan. Jangan sampai karena keterbatasan anggaran, mereka kehilangan hak yang menjadi penunjang kinerja,” tegasnya.
Andri pun mendorong pemerintah daerah untuk duduk bersama dengan pihak manajemen RSUD Berkah serta instansi terkait lainnya untuk merumuskan langkah-langkah strategis. Salah satunya dengan menyesuaikan besaran TPP dengan kondisi fiskal daerah, tanpa menghilangkan hak pegawai secara keseluruhan.
“Kami di Komisi IV akan terus mengawal isu ini. Mudah-mudahan ada kebijakan yang lebih berpihak pada tenaga kesehatan yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat,” pungkasnya. (Bt72)***
Komentar