BANTEN72– Anggota DPRD Banten dari Fraksi PKB , Nawawi Nurhadi menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan Empower Pesantren yang digelar oleh Forum Percepatan Transformasi Pesantren (FPTP) bersama Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) di Pondok Pesantren Labibah Al-Muawwanah MALNU, Menes, Kabupaten Pandeglang, Rabu (18/2/2026).
Menurut Nawawi, kegiatan tersebut sangat relevan dan bermanfaat karena menyasar penguatan ekosistem pesantren secara menyeluruh, mulai dari kesehatan fisik dan mental, kebersihan serta lingkungan sehat, hingga literasi keuangan.
“Saya menyambut baik dan mendukung kegiatan Empower Pesantren yang diselenggarakan Kemenko PM bersama FPTP. Ini langkah konkret untuk memperkuat peran pesantren,” ujar Nawawi.
Ia menilai program ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat posisi pesantren sebagai pusat transformasi sosial sekaligus pilar pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program dirancang sebagai intervensi terpadu guna meningkatkan kapasitas pesantren, tidak hanya dalam aspek pendidikan keagamaan, tetapi juga dalam isu kesehatan, sosial, dan ekonomi.
Sejumlah program dihadirkan dalam kegiatan tersebut, antara lain Edukasi Program Jaminan Sosial, Edukasi Kesehatan Lingkungan, Edukasi Kesehatan Mental, Edukasi Literasi Keuangan, serta sosialisasi Program Miskin Ekstrem Pasti Kerja.
Selain itu, tersedia layanan pemeriksaan kesehatan dasar, pemeriksaan psikologis, serta fasilitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi santri dan masyarakat sekitar.
Kegiatan ini turut dihadiri Direktur FPTP KH Saifullah Ma’shum, Anggota DPR RI Ahmad Fauzi, anggota DPRD Provinsi Banten, anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, serta unsur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat.
Motor Pemberdayaan Ekonomi Nasional
Direktur FPTP, KH Saifullah Ma’shum, menegaskan bahwa pesantren saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan membutuhkan dukungan lintas sektor.
“Pesantren tidak hanya berhadapan dengan persoalan pendidikan agama, tetapi juga isu kesehatan, sanitasi, finansial, dan kesehatan mental yang membutuhkan fasilitasi negara. Kami menyambut baik inisiatif Kemenko PM dalam merespons kebutuhan nyata pesantren,” ujarnya.
Ia juga mendorong penguatan langkah preventif di lingkungan pesantren, termasuk penambahan persyaratan pemeriksaan kesehatan bagi santri baru sebagai upaya deteksi dini.
Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM, Nunung Nuryartono, menekankan pentingnya keberlanjutan program pemberdayaan agar tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
“Kegiatan ini harus berkelanjutan. Pesantren adalah pilar penting dalam pemberdayaan ekonomi. Alumni pesantren harus memiliki akses kerja dan usaha. Karena itu, kami menghadirkan mitra seperti PNM untuk membuka peluang rekrutmen dan pembiayaan,” tegasnya.
Kegiatan ini turut melibatkan sejumlah mitra strategis, di antaranya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta Permodalan Nasional Madani (PNM).
Melalui kegiatan ini, pesantren ditegaskan bukan hanya sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai episentrum transformasi sosial dan motor penggerak kemandirian ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan yang lebih luas. (Bt72)***
Komentar