BANTEN72– Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pandeglang melaporkan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerahnya kepada Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Jumat (13/3/2026).
Laporan tersebut disampaikan setelah KNPI Pandeglang menerima berbagai keluhan masyarakat serta melakukan investigasi terkait pelaksanaan program pemerintah pusat tersebut di Kabupaten Pandeglang.
Ketua Umum DPD KNPI Pandeglang, Saepudin, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah persoalan yang dinilai perlu menjadi perhatian serius, mulai dari kelayakan menu makanan, transparansi pengelolaan anggaran, hingga dugaan ketidaksesuaian operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan regulasi yang berlaku.
“Program Makan Bergizi Gratis sejatinya merupakan program yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak bangsa. Namun dalam pelaksanaannya di Kabupaten Pandeglang kami menemukan berbagai persoalan, mulai dari kualitas makanan hingga kepatuhan terhadap standar operasional dapur SPPG,” kata Saepudin.
Ia menjelaskan, beberapa dapur SPPG diduga belum memenuhi persyaratan administratif maupun standar kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) MBG yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional.
Temuan tersebut antara lain berkaitan dengan dugaan belum dimilikinya dokumen perizinan penting, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta dokumen pengelolaan lingkungan seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Selain itu, KNPI juga menyoroti penggunaan perlengkapan dapur yang diduga belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan BGN.
“Kami menemukan dugaan penggunaan peralatan dapur yang belum sesuai standar, misalnya peralatan makanan yang seharusnya menggunakan material stainless steel 304 dan memiliki sertifikasi kelayakan,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal DPD KNPI Pandeglang, Entis Sumantri, menambahkan pihaknya juga menerima laporan dari orang tua siswa dan masyarakat terkait dugaan makanan yang tidak layak konsumsi.
“Berdasarkan laporan masyarakat serta hasil observasi di lapangan, kami menemukan adanya dugaan makanan yang sudah tidak layak konsumsi namun tetap diberikan kepada siswa penerima manfaat. Hal ini tentu sangat memprihatinkan karena program yang seharusnya meningkatkan kualitas gizi justru berpotensi membahayakan kesehatan,” katanya.
Ia juga menyoroti minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran program MBG, mulai dari harga bahan pangan, biaya operasional dapur, hingga mekanisme pengadaan yang dinilai belum terbuka kepada publik.
“Bahkan kami melihat distribusi MBG kepada penerima manfaat tidak sebanding dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam Juklak dan Juknis MBG,” ujarnya.
KNPI Pandeglang juga menduga adanya praktik tidak sehat dalam penentuan titik lokasi dapur SPPG. Dugaan tersebut mencuat di tengah perbincangan masyarakat terkait kemungkinan jual beli titik dapur antara yayasan, mitra pelaksana, maupun pihak terkait lainnya.
“Kami menduga ada potensi penyimpangan yang harus segera ditelusuri, termasuk kemungkinan adanya praktik gratifikasi maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Pandeglang,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Aksi KNPI Pandeglang, Doni Nuryana, menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang digelar di kantor Badan Gizi Nasional merupakan bentuk kontrol sosial dari organisasi kepemudaan terhadap jalannya program pemerintah.
“Aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kami sebagai organisasi kepemudaan untuk memastikan program pemerintah benar-benar berjalan sesuai tujuan. Kami meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi dan audit secara menyeluruh terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi di Kabupaten Pandeglang,” ujarnya.
KNPI juga meminta Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, Satuan Tugas (Satgas) MBG, serta instansi terkait melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh dapur SPPG di Kabupaten Pandeglang, khususnya terkait kelengkapan perizinan.
“Pengawasan terhadap program MBG harus dilakukan secara serius agar tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda Indonesia, benar-benar dapat tercapai,” pungkasnya.
Aktivis KNPI Pandeglang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor BGN RI terkait pengelolaan program MBG di Kabupaten Pandeglang.
Komentar