Dewan Pandeglang Soroti Efektivitas Satgas PAD, Desak Optimalisasi Pendapatan Daerah

BANTEN72– DPRD Kabupaten Pandeglang mempertanyakan efektivitas kinerja Satuan Tugas Pendapatan Asli Daerah (Satgas PAD) dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah dan mendorong kemandirian fiskal Kabupaten Pandeglang.

Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Pandeglang dari Fraksi PKS, Dede Sumantri, kepada wartawan, Jumat (15/5/2026).

Menurut Dede, keberadaan Satgas PAD seharusnya mampu menjadi motor penggerak dalam mengoptimalkan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak maupun retribusi daerah.

“Satgas ini memiliki fokus pada pendataan wajib pajak baru, pengefisienan sistem pemungutan, peningkatan sinergi antarinstansi, hingga optimalisasi berbagai potensi PAD untuk mendorong kemandirian fiskal daerah. Karena itu, kami mempertanyakan sejauh mana efektivitas kerja Satgas PAD selama ini,” ujar Dede.

Baca juga:  Hasil Quick Count Pilgub Banten 2024, Andra Soni dan Dimyati Natakusumah  Unggul 

Ia menjelaskan, Satgas PAD memiliki sejumlah tugas strategis, di antaranya mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah serta melakukan pendataan terhadap wajib pajak dan objek retribusi baru guna memperluas basis penerimaan daerah.

“Yang paling utama adalah bagaimana meningkatkan sinergi dan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), sehingga sistem pemungutan PAD dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terintegrasi,” kata Ketua Fraksi PKS Dede.

Baca juga:  Hari Buruh 2026: Anggota DPRD Banten Nawawi: Saatnya Negara Hadir, Wujudkan Kesejahteraan Nyata bagi Pekerja Indonesia

Selain itu, Dede menilai Satgas PAD juga harus mampu melakukan pemetaan terhadap sektor-sektor potensial yang dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.

“Satgas harus memastikan kepatuhan wajib pajak berjalan baik serta menindaklanjuti berbagai kendala yang ditemukan di lapangan agar target PAD bisa tercapai secara optimal,” katanya.

Dede menambahkan, DPRD Pandeglang sebelumnya juga telah memberikan sejumlah catatan dan evaluasi dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati, termasuk terkait kinerja Satgas PAD yang dinilai perlu ditingkatkan.

Baca juga:  DPRD Pandeglang Sampaikan 9 Rekomendasi atas LKPj Bupati Tahun 2024, Tekankan PAD dan Pelayanan Publik

“Kami berharap ada perbaikan dalam sistem dan tata cara pemungutan pajak daerah agar lebih efektif, transparan, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD Kabupaten Pandeglang,” pungkasnya. (Bt72)***

Komentar