BANTEN72 – Pemerintah memastikan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi total belanja negara dalam APBN 2025, yang tetap sebesar Rp3.621,3 triliun.

Menteri Keuangan menegaskan bahwa langkah ini dilakukan melalui refocusing anggaran ke sektor-sektor yang memberikan manfaat lebih besar.

“Untuk langkah saat ini, tidak dilakukan pengurangan total belanja negara. Yang ada adalah refocusing,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini agar tetap berjalan optimal.

Di sektor komunikasi dan digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerapkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Melakukan penyesuaian dengan reprioritisasi pada program penyediaan layanan publik,” kata Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail.

Beberapa layanan yang diprioritaskan termasuk infrastruktur telekomunikasi, pengelolaan spektrum frekuensi radio, pusat data nasional, serta pengendalian konten negatif.

Efisiensi juga diterapkan dalam pengembangan SDM digital, beasiswa, serta fasilitasi ekonomi digital. “Kami berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar efisiensi ini tidak berdampak pada program prioritas,” tambahnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga menyesuaikan beberapa pos belanja operasional seperti perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis. “Namun kami memastikan program dan kegiatan penting tetap berjalan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi,” ujar Menteri PANRB, Rini Widyantini.

Ia menekankan bahwa optimalisasi transformasi digital akan membantu efisiensi anggaran dan meningkatkan efektivitas kerja.

“Kami mengoptimalkan teknologi informasi serta memperkuat kolaborasi antar-unit kerja,” katanya.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Ahmad Heryawan, menegaskan bahwa efisiensi bukan hanya pemotongan anggaran, tetapi juga memastikan efektivitas program.

“Semua program harus efektif dan tepat sasaran. Dengan efisiensi, capaian tetap harus tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan bahwa efisiensi tidak akan memengaruhi program bantuan sosial (bansos).

“Bansos tidak ada pemotongan, bahkan Presiden mempertimbangkan untuk menambah anggaran jika memungkinkan,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa efisiensi hanya diterapkan pada kebutuhan operasional, sementara program pro-rakyat tetap menjadi prioritas.

“Presiden ingin memastikan bantuan bagi masyarakat miskin ekstrem tetap terjaga,” pungkasnya.

Melalui efisiensi ini, pemerintah berkomitmen menggunakan anggaran negara seefektif mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.*