BANTEN72- Satu tahun sudah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, Dewi–Iing, berjalan.
Dalam kurun waktu tersebut, berbagai program pembangunan dan pelayanan publik mulai digulirkan sebagai upaya menjawab kebutuhan masyarakat serta mempercepat pembangunan daerah.
Sejak awal menjabat, pasangan Dewi–Iing menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Sejumlah sektor menjadi fokus utama, mulai dari pelayanan dasar, infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita melihat hampir semua kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik periode 2024-2029 terkena dampak efisensi anggaran dari pemerintah pusat. Akibatnya daerah yang pendapatan asli daerahnya terbatas pasti mengalami kendala. Nah di sinilah perlu setrategi jitu untuk mewujudkan program pembangunan dengan menerapkan kebijakan program prioritas dan penghematan angggaran,” kata seorang pengamat politik dari Sekolah Tunggi Babunnajah Ade Sofyan, Jumat (20/2/2026).
“Iya, penghematan dan skala prioritas itu untuk menuntaskan program unggulan yang masuk dalam 8 asta cita Kabupaten Pandeglang. Kita tahu , kemampuan fiskal Pandeglang terbatas, jadi sangat penting penerapan efisiensi dan prioritas pembangunan,” tambah Ade Sofyan.
Selain itu, lanjut dia , setrategi efisiensi dan prioritas program pembangunan itu harus dilakukan, karena masa pemerintahan Prabowo-Gibran semua kabupaten/kota terkena dampak efisiensi anggaran.
Dimana efisiensi tersebut juga memiliki nilai positf untuk menekan kebocoran dan penghamburan anggaran.
“Jadi, untuk bisa merealisasikan program pembangunan unggulan harus mengedepankan skala prioritas dan efisensi anggaran. Contohnya, kalau dalam mengelola rumah tangga harus memilah mata kebutuhan wajib dan mana yang tidak, sehingga tidak ada penghamburan anggaran,” katanya.
Bantuan Pusat
Dibagian lain Ade Sofyan juga menilai bahwa pembangunan daerah tentu butuh sentuhan anggaran dari pemerintah pusat. Apalagi Kabupaten Pandeglang yang kemandirian fiskalnya rendah sangat membutuhkan bantuan anggaran dari pusat.
“Saat ini hampir semua kabupaten kota sedang kehilangan bantuan keuangan dari pusat. Harusnya untuk daerah-daerah yang fiskalnya rendah seperti Pandeglang harus mendapat perhatian lebih dari pusat, sehingga program pembangunan yang sudah direncanakan tetap berjalan ,” ujar Ade. (Bt72)***
Komentar