BANTEN72 – Persoalan PIK 2 terus disuarakan oleh para ulama Banten. Untuk terus memantau dan menyatukan visi, para ulama Banten menyelenggarakan silaturahmi keumatan dengan tema “Problematika Umat dan Cinta Tanah Air” bertempat di Pondok Pesantren Daar El-Istiqomah, Kota Serang pada Selasa (10/2/2025).
Hadir sebagai pembicara salah satu tokoh pendiri Provinsi Banten KH Embay Mulya Syarief, Guru besar UIN SMHB Banten Prof. Dr. HMA. Tihami, MA, dan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Al-Khairiyah Haji Ali Mujahidin.
KH Embay Mulya Syarief dalam diskusi yang dihadiri para pendekar, tokoh ulama, anggota dewan provinsi, serta tokoh masyarakat mengatakan, sebagai warga masyarakat Banten, para pimpinan, para pemuka pada masa Banten saat ini, kita patut bersyukur 25 tahun yang lalu jika kita tidak jadi provinsi, maka nama Banten hilang dalam sejarah.
Dalam menghadapi PIK 2, Embay mengatakan, saya tidak mau kerusuhan 1998 bulan Mei terulang, di Jakarta sana sudah hancur-hancuran sampai Tangerang sudah dibakar kita di sini tidak ada batu yang terlempar satu pun.
Dalam menghadapi PIK 2 yang memagari laut, dia menuturkan, saya langsung mengambil langkah cepat ke sasaran yang memang punya wewenang untuk itu. Hanya presiden kan. “Setiap malam saya bangun karena Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia, Engkau yang menggenggam hati seluruh manusia. Gerakan kakinya Presiden Prabowo Subianto agar menolak dan membatalkan,” katanya.
Ia melanjutkan, akhirnya kita sekarang sudah melihat hasilnya Presiden sudah memerintahkan memboangkar pagar laut. Bareskrim sudah turun, mulai memeriksa kemudian Kejaksaan Agung juga sudah turun mulai memeriksa. KPK juga sudah mulai didorong untuk periksa.
“Kepada semuanya ya, sekarang pemerintah sudah mulai turun tangan sudah menugaskan masing-masing kejaksaan, kemudian KPK juga sudah didorong turun. Tapi kita tetap jangan diam lagi, masyarakat terus bergerak insyaallah semua akan terbongkar,” ujarnya di depan para undangan yang memberikan tepuk tangan.
“Sekarang serahkan kepada aparat hukum yang artinya sekarang Bareskrim sudah mulai, malah sudah ditemukan beberapa tindak pidananya. Kejaksaan Agung juga sudah menemukan. Sekarang kita hati-hati jangan sampai terjadi kerusuhan, kalau terjadi kerusuhan korban orang-orang kecil yang penghasilannya 10 ribu hari ini untuk membeli beras hari ini untuk dimakan. Itu yang harus kita jaga harus kita lindungi jangan,” ucapnya.
Prof. Tihami menggambarkan, pada waktu SD sering belajar bernyanyi dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. “Pertanyaannya yang nyambung itu apa fungsinya antara satu pulau dengan pulau lain. Laut berfungsi sebagai penyambung dan pemersatu daratan di Indonesi itu. Oleh karena itu, berarti kalau begitu laut kita yang jadi pemersatu wilayah kepulauan kita ini,” tuturnya.
Laut sebagai kesatuan dari alam karena kita berada di pulau-pulau, maka yang terjadi adalah masing-masing penduduk di pulau itu punya kebiasaan yang berbeda-beda. Lalu terbentuklah etnik kebudayaan dan seterusnya itu, sehingga menjadikan bahwa bangsa kita ini memang bangsa yang beragam.
Sementara, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Al-Khairiyah Haji Ali Mujahidin dalam membahas problemmatika umat tentu banyak. “Jadi kalau ngomong problem umat problemnya banyak dari mulai PSN kemudian gas. Tapi ada yang lebih problem, kadang-kadang cinta tanah air itu zaman sekarang bisa menjadi masalah. Masalahnya apa bisa diadu domba sesama kita. Masalahnya bisa dicari salahnya dikriminalisasi kemudian bisa diancam dan sebagainya, jadi cinta tanah air itu itu adalah bagian daripada kebaikan,” kata Mumu panggilan akrab Ali Mujahidin.
Tetapi zaman sekarang ini bisa jadi masalah, makanya, saya ingin menjelaskan, sebetulnya jika soal dukung-mendukung itu Al Khairiyah saya nyatakan tegas secara organisasi kelembagaan tidak pernah ada dukung. Kemudian dalam berapa waktu kita diam sejenak kenapa, kita enggak mau terburu-buru, kita mau melihat dari berbagai aspek karena ini menyangkut perekonomian, menyangkut aturan bernegara, menyangkut aturan tentang kebangsaan, maka kita mencoba untuk menganalisa, mengkaji berbagai kajian dan potensi yang terjadi.
Sebetulnya persoalan penjajahan dengan model baru, penjarahan dengan model baru, tetapi dengan baju legitimasi yang seolah-olah oleh sesuai aturan dan undang-undang.
“Atas nama apapun baik itu PSN kah siapa pun tidak boleh melanggar aturan hukum dan undang-undang yang merupakan akad dan martabat bangsa,” ujarnya.*
Komentar