BANTEN72 — Pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui pembangunan sekat kanal di kawasan gambut prioritas, khususnya di Provinsi Riau, guna menjaga muka air tetap tinggi sehingga gambut tidak mudah mengering saat musim kemarau. Upaya ini diperkuat dengan pemantauan tinggi muka air tanah secara real time, pembangunan infrastruktur hidrologi, serta perluasan Program Desa Mandiri Peduli Gambut melalui pembasahan kembali (rewetting), revegetasi, dan revitalisasi ekonomi masyarakat.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu wilayah prioritas nasional karena memiliki bentang lahan gambut yang sangat luas.

“Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah prioritas pengendalian karhutla nasional karena memiliki bentang lahan gambut yang sangat luas di dalam KHG Sungai Kampar–Sungai Gaung. Di Pulau Mendol dan Desa Pulau Muda, kolaborasi bersama BNPB, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, kepolisian, dunia usaha, dan masyarakat dilakukan untuk memastikan ekosistem gambut tetap basah,” kata Jumhur.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan sekat kanal merupakan langkah konkret untuk mempertahankan kelembapan lahan gambut sehingga risiko kebakaran dapat ditekan secara signifikan.

“Kedatangan saya ke sini bersama BNPB dan Kementerian Kehutanan, dengan Pak Bupati tentunya, dengan Pak Kapolda, itu adalah untuk menunjukkan bahwa gerakan bersama untuk menggenangi air seperti yang kita lakukan di sini adalah membangun sekat-sekat kanal, membuat semacam bendungan dengan membatasi debit air sehingga airnya bisa melimpah ke sekitar di sini. Itu adalah bagian daripada upaya untuk memitigasi agar bencana kebakaran lahan itu bisa dikurangi,” ujarnya.

Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga datang dari sektor industri. Deputy Director of Corporate Affairs Asia Pulp & Paper (APP), Iwan Setiawan, menegaskan bahwa pengelolaan tata air menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem gambut sekaligus mendukung target pemerintah dalam pencegahan karhutla.

“Tidak boleh ada kebakaran di wilayah konsesi. Karena itu, tata kelola air menjadi prioritas utama yang terus kami perkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya agar kelembapan gambut tetap terjaga,” ujar Iwan.

Pandangan serupa disampaikan Department Head Water Management PT TH Indo Plantation (THIP), Eko Hariyono. Menurutnya, keberhasilan menjaga lahan gambut sangat bergantung pada pengaturan muka air secara konsisten melalui berbagai infrastruktur tata air.

“Pengelolaan air merupakan faktor yang paling menentukan dalam menjaga gambut tetap basah. Melalui sekat kanal, pintu air, dan pemantauan berkala, kelembapan gambut dapat dipertahankan sehingga potensi kebakaran bisa diminimalkan,” pungkas Eko.

Berbagai langkah pemerintah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah yang semakin berfokus pada pencegahan untuk menjaga ekosistem gambut tetap lestari, melindungi masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.*