BANTEN72 – Upaya pemberantasan korupsi kembali menjadi perhatian utama pemerintah dan lembaga negara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan aparat negara yang terlibat praktik ilegal maupun penyalahgunaan wewenang harus ditindak tegas, termasuk oknum TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) yang tidak memberikan pelayanan publik secara optimal.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) di kompleks parlemen. Presiden menilai masyarakat menginginkan birokrasi yang cepat, efektif, dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Merespons hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Abdullah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia meningkatkan pengawasan terhadap aparat negara dan birokrat agar penyimpangan kekuasaan dapat dicegah sejak dini.

“Kami memberikan dukungan penuh terhadap ketegasan Presiden Prabowo sebagai bentuk keseriusan menghadirkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujar Abdullah.

Menurut Abdullah, pengawasan dari lembaga eksternal sangat diperlukan karena berbagai kasus penyalahgunaan wewenang kerap terungkap setelah menjadi perhatian masyarakat dan media massa. Ia juga menilai sistem pengawasan internal di sejumlah kementerian dan lembaga masih perlu diperkuat agar pelanggaran tidak terus berulang.

“Sistem merit harus dijadikan landasan utama dalam proses pengangkatan, promosi, hingga penempatan jabatan di kementerian maupun lembaga negara,” jelasnya.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia terus memperkuat sinergi pencegahan korupsi melalui Pelatihan Penguatan Integritas dan Antikorupsi Mahkamah Agung (PRISMA) yang berlangsung di Bogor. Program tersebut diikuti pimpinan pengadilan dari berbagai daerah sebagai langkah memperkuat integritas aparat penegak hukum.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, mengatakan penguatan integritas menjadi fondasi penting dalam membangun sistem hukum yang dipercaya publik.

“Ketiga strategi tersebut menjadi bagian penting untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih serta menjunjung tinggi integritas,” kata Ibnu.

Di sisi lain, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Dwiarso Budi Santiarto, menegaskan reformasi integritas harus terus diperkuat agar profesionalisme dan independensi lembaga peradilan tetap terjaga.

“Para hakim dituntut tidak hanya memahami hukum, tetapi juga menjaga etika profesi dan independensi dalam setiap pengambilan keputusan,” tutur Dwiarso.

Melalui penguatan pengawasan, reformasi birokrasi, serta pendidikan antikorupsi, pemerintah dan lembaga penegak hukum berharap tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan mampu memberikan pelayanan publik yang adil bagi masyarakat.*