Oleh: Yuni Meriyatin
Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Publik
PANDEGLANG dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi luar biasa di Banten, mencakup bidang pariwisata, pertanian, perikanan, serta industri kreatif di desa-desa. Keindahan alamnya sangat mengesankan, mulai dari pantai di Selat Sunda, hamparan bukit hijau, hingga area konservasi yang dihuni oleh badak Jawa, spesies langka yang menjadi kebanggaan. Meskipun memiliki potensi yang begitu besar, kenyataannya hal ini belum dikelola dengan maksimal karena satu masalah mendasar: ketidakseimbangan dan keterbelakangan infrastruktur.
Di tengah laju cepat pembangunan infrastruktur nasional seperti jalan tol baru, kawasan ekonomi khusus, dan bandara yang terus bertumbuh, Pandeglang tampaknya berjalan di jalurnya sendiri, tertinggal beberapa langkah dibandingkan daerah sekitarnya. Kabupaten ini seharusnya menjadi salah satu titik unggulan di Banten, namun terhambat oleh keterbatasan dasar, terutama dalam hal infrastruktur jalan.
Data mencatat bahwa lebih dari 250 kilometer jalan di Pandeglang mengalami kerusakan, mulai dari retak ringan hingga parah. Ini adalah angka yang cukup signifikan untuk sebuah daerah yang didominasi oleh desa-desa dan pusat ekonomi kecil. Jika jalan yang menjadi nadi perekonomian mengalami hambatan, maka laju pembangunan pun akan terganggu.
Ketika membahas tentang pembangunan, yang perlu diingat pertama kali adalah bahwa pembangunan itu lebih dari sekadar proyek fisik itu adalah langkah membuka akses dan meningkatkan peluang. Bagaimana produk pertanian dan perikanan yang menjadi aset utama Pandeglang dapat bersaing jika jalan menuju pasar dalam kondisi sangat buruk? Bagaimana tempat wisata lokal seperti Tanjung Lesung, Ujung Kulon, atau pantai Carita dapat berkembang jika akses bagi masyarakat dan pengunjung terhambat?
Jalan yang bergelombang, berlubang, bahkan berubah menjadi genangan air saat hujan. Pengemudi ojek, pedagang perempuan, dan siswa yang pergi ke sekolah harus menghadapi risiko setiap harinya. Biaya transportasi meningkat karena kerusakan kendaraan yang lebih cepat. Pedagang kecil terpaksa menjual produk mereka dengan harga yang jauh lebih rendah karena tingginya biaya logistik.
Sering kali ada anggapan bahwa kemajuan yang lambat di Pandeglang disebabkan oleh sedikitnya sumber daya atau kurangnya kemampuan pemerintah daerah. Namun, pandangan itu salah. Pandeglang sebenarnya kaya akan sumber daya alam, memiliki tenaga kerja yang giat, dan banyak kesempatan untuk menarik investasi. Masalah sebenarnya ada pada ketidakadilan dalam penentuan prioritas pembangunan.
Saat kabupaten lain merasakan percepatan dalam pembangunan jalan, jembatan, dan kawasan ekonomi terpadu, Pandeglang justru tertinggal jauh di belakang. Perbandingan ini semakin terlihat ketika melihat bagaimana wilayah lain menikmati akses mobilitas yang semakin mudah, kawasan industri yang tumbuh pesat, serta konektivitas yang mendukung aktivitas perdagangan. Di sisi lain, Pandeglang seakan berjalan di tempat, menghadapi kondisi infrastruktur yang tidak seimbang dengan luas wilayahnya yang besar serta kebutuhan penduduknya yang terus bertambah. Kesenjangan ini menunjukkan adanya ketidaksinambungan dalam pemerataan pembangunan yang seharusnya menjadi fokus pemerintah daerah maupun provinsi.
Ketimpangan yang paling terasa muncul pada infrastruktur pedesaan yang selama bertahun-tahun tampak tidak menjadi bagian dari daftar prioritas utama. Banyak desa mengalami kondisi jalan yang rusak berat, jembatan kecil yang tidak layak, serta akses dasar yang minim perhatian. Padahal, wilayah pedesaan inilah yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, tempat produksi pertanian dan aktivitas usaha kecil berlangsung setiap hari. Ketika infrastruktur dasar saja tidak terpenuhi, maka potensi ekonomi desa terhambat, peluang investasi semakin kecil, dan kualitas hidup masyarakat tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
Padahal, karakteristik geografis Pandeglang yang mayoritas merupakan daerah pesisir, hutan, dan kawasan pedalaman memerlukan penganggaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan atau lahan datar. Pembangunan di lokasi seperti Pandeglang selalu memerlukan dana tambahan karena kesulitan dalam mengakses bahan, terbatasnya pergerakan alat berat, serta harus disesuaikan dengan bentuk tanah.
Dalam hal ini, ketidakmerataan pembangunan di Banten terlihat dengan sangat jelas. Serang dan Tangerang berkembang pesat, sementara Pandeglang tampak seperti berada di zaman yang berbeda. Apakah ini hanya masalah teknis semata? Tidak. Ini adalah persoalan mengenai keadilan dalam pembangunan. Potret infrastruktur Pandeglang yang kurang berkembang bukan sekadar isu ekonomi. Hal ini merupakan masalah sosial yang memperlebar kesenjangan antar daerah.
Kecamatan-kecamatan dengan jalan yang sangat rusak biasanya juga merupakan area dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, angka putus sekolah yang lebih besar, dan kurangnya fasilitas kesehatan. Kerusakan jalan menyulitkan ambulans untuk masuk. Jalan yang berlubang mengganggu akses pendidikan. Jalan yang tidak layak menyebabkan harga barang kebutuhan pokok di daerah terpencil menjadi lebih mahal karena biaya distribusi meningkat.
Kondisi infrastruktur yang buruk menjadi pundak dari berbagai bentuk ketertinggalan lainnya: Akses pendidikan terhambat, pelayanan kesehatan tidak berjalan dengan baik, dan perdagangan terhenti. Dengan kata lain, keterbelakangan infrastruktur tidak berdiri sendiri. Ia menurunkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan memperdalam masalah sosial.
Salah satu kritik utama terhadap cara pembangunan yang diterapkan di Indonesia dalam dua puluh tahun terakhir adalah kecenderungannya untuk fokus pada kota-kota besar. Jalan tol, bandara, dan pusat industri berkembang pesat, sementara wilayah pedesaan tetap terabaikan. Pandeglang merupakan contoh paling jelas dari isu ini.
Sebagai daerah yang sebagian besar terdiri dari desa, proses pembangunan di Pandeglang tidak dapat disamakan dengan yang ada di perkotaan. Infrastruktur di daerah pedesaan memerlukan pendekatan yang berbeda: berfokus pada konektivitas antar desa, perbaikan jalan-jalan lokal, jembatan-jembatan kecil, serta peningkatan akses terhadap air bersih dan jaringan internet.
Apabila pembangunan hanya terbatas pada infrastruktur besar dan daerah strategis nasional, maka wilayah seperti Pandeglang akan terus dianggap sebagai “daerah sisa” yang hanya mendapatkan bagian kecil dari rencana pembangunan nasional yang lebih besar.
Pemerintah pusat dan daerah sering mengklaim untuk “membangun dari pinggiran. ” Namun, bagi warga Pandeglang, istilah itu akan tampak tidak berarti jika keadaan di lapangan tetap sama. Ada tiga hal yang harus menjadi perhatian serius: mengutamakan perbaikan jalan kabupaten yang rusak, merata kan pembangunan hingga ke kecamatan yang paling terpencil, serta menjalin kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Pandeglang bukanlah daerah yang kekurangan potensi, dan penduduknya juga bukan orang-orang yang malas. Satu-satunya masalah adalah: ketidakmerataan infrastruktur yang sudah terlalu lama diabaikan. Lebih dari 250 km jalan yang rusak menjadi indikasi jelas bahwa ada yang tidak beres dalam skala prioritas pembangunan.
Jika pemerintah benar-benar ingin menciptakan pemerataan, maka Pandeglang harus kembali diposisikan sebagai prioritas dalam peta nasional. Tidak hanya menjadi wilayah yang disebutkan dalam laporan, melainkan sebagai daerah yang benar-benar perlu dibangun dari aspek yang paling fundamental: infrastruktur yang memadai. Pada akhirnya, pembangunan tidak sekadar mengenai angka dan anggaran. Pembangunan menyangkut keadilan, dan Pandeglang sudah terlalu lama menantikan keadilan tersebut.*
Komentar