BANTEN72 – Pemerintah memastikan kesiapan anggaran menjadi bagian penting dalam memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayah rawan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran tambahan apabila kebutuhan penanggulangan karhutla meningkat.

“Kami uangnya siap terus, tinggal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) operasinya seperti apa,” kata Purbaya.

Purbaya sebelumnya menjelaskan pemerintah memiliki dana bencana yang selalu disiagakan untuk merespons keadaan darurat.

“Dana bencana itu selalu siaga di angka Rp5 triliun. Tapi kalau kurang, kita tambah lagi, tergantung kebutuhan yang diajukan BNPB,” ujarnya.

Pemerintah juga memastikan pengajuan pendanaan untuk kebutuhan bencana dapat diproses melalui mekanisme yang telah disiapkan.

Kesiapan fiskal tersebut berjalan beriringan dengan penguatan koordinasi lintas sektor. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah pusat telah membagi perhatian penanganan karhutla kepada sejumlah pejabat setingkat menteri berdasarkan wilayah prioritas.

Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat respons dan memastikan kebutuhan lapangan segera ditindaklanjuti.

“Pemerintah pusat sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk kita berbagi wilayah,” ujar Prasetyo.

Ia menegaskan pembagian tugas dilakukan untuk mempercepat penanganan karhutla, bukan membatasi tanggung jawab pemerintah pada wilayah tertentu.

“Saya kira belum. Karena kemarin hasil dari lapangan, penanganan yang itu juga koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat,” kata Prasetyo.

Penguatan dukungan anggaran dan koordinasi tersebut menjadi fondasi penting untuk melindungi warga, terutama di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Pemerintah juga telah memperkuat pemadaman melalui personel, helikopter water bombing, operasi modifikasi cuaca, pompa air, alat pelindung diri, serta sarana pendukung lainnya.

Pendekatan ini sekaligus memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, dan pemulihan masyarakat secara terpadu. Dengan dukungan fiskal yang responsif dan koordinasi lintas sektor, pemerintah menunjukkan komitmen bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas.

Kesiapan dana juga memberi ruang bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk bergerak cepat ketika kebutuhan penanganan karhutla meningkat, sehingga risiko meluasnya kebakaran dan dampaknya terhadap kehidupan warga dapat ditekan.*