Membangun Sistem Perlindungan Pesangon Berkelanjutan

Oleh: Rivka Mayangsari
Pemerhati Ketenagakerjaan

BANTEN72 – Perlindungan hak pekerja ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi salah satu aspek penting dalam membangun hubungan industrial yang adil dan berkelanjutan. Kepastian pembayaran pesangon tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perusahaan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan kehidupan pekerja dan keluarganya setelah kehilangan sumber penghasilan. Karena itu, rencana pemerintah membentuk sistem Dana Cadangan Pesangon (DCP) menjadi langkah yang perlu dicermati sebagai upaya memperkuat jaminan pemenuhan hak pekerja sekaligus menciptakan tata kelola ketenagakerjaan yang lebih terencana.

Pemerintah dalam waktu dekat akan menunjuk satu lembaga pemerintah untuk mengelola DCP. Melalui skema tersebut, setiap perusahaan diwajibkan menyetorkan dana cadangan yang nantinya digunakan untuk menjamin pembayaran hak karyawan tetap apabila terjadi PHK. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa dana pesangon perusahaan nantinya dikelola secara terpusat oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah.

Kebijakan tersebut dirancang untuk memperkuat kepastian pembayaran pesangon melalui pengelolaan dana yang lebih terstruktur. Selama ini, pemenuhan hak pekerja ketika PHK masih menghadapi tantangan, terutama ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau dinyatakan pailit. Dalam situasi demikian, pekerja berisiko tidak memperoleh kompensasi sesuai ketentuan meskipun hak tersebut telah melekat berdasarkan hubungan kerja.

Indah menyampaikan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai DCP masih menunggu aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP). Salah satu hal yang belum diputuskan secara final adalah pengaturan terhadap dana pesangon yang telah lebih dahulu dikumpulkan perusahaan sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 diundangkan. Kejelasan mengenai masa transisi tersebut diperlukan agar penerapan kebijakan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan maupun pekerja. Pemerintah perlu memastikan mekanisme peralihan dapat berjalan tertib, transparan, dan tidak mengurangi hak pekerja yang sudah terbentuk.

Urgensi pembentukan lembaga pengelola DCP juga berkaitan dengan sejumlah kasus perusahaan yang gagal memenuhi kewajiban pesangon. Indah menyinggung peristiwa gulung tikarnya salah satu perusahaan tekstil besar di Jawa Tengah pada awal 2026 yang berujung pada kepailitan. Kasus tersebut menggambarkan bahwa ketika perusahaan mengalami keruntuhan usaha, pekerja dapat menghadapi persoalan berlapis, mulai dari kehilangan pekerjaan hingga ketidakpastian pembayaran hak kompensasi. Melalui pengelolaan dana secara terpusat, pemerintah berupaya memperkuat pengawasan dan menyediakan mekanisme yang lebih terjamin bagi pemenuhan hak karyawan.

Pengamat ketenagakerjaan, Timboel Siregar, menilai keberadaan DCP dapat membantu mengatasi persoalan pembayaran pesangon yang selama ini muncul dalam hubungan industrial. Dana yang disiapkan sejak awal dapat menjadi sumber pembayaran pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak ketika pekerja mengalami PHK. Menurutnya, pencadangan tersebut penting agar kewajiban perusahaan tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan keuangan yang tersedia ketika keputusan PHK harus dilakukan.

Timboel juga mencontohkan kasus pekerja Sritex yang hingga kini belum memperoleh kepastian mengenai hak kompensasi PHK. Persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya sistem perlindungan yang mampu mengantisipasi risiko kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Dengan adanya DCP, potensi terjadinya persoalan serupa diharapkan dapat ditekan karena dana telah dipersiapkan sebelum perusahaan menghadapi kondisi keuangan yang memburuk.

Manfaat DCP juga dapat dirasakan oleh kalangan pengusaha. Timboel menilai kewajiban pencadangan dana sejak awal dapat membantu perusahaan mengelola biaya tenaga kerja secara lebih terencana. Perusahaan tidak perlu menghadapi tekanan arus kas secara mendadak ketika harus melakukan PHK dalam jumlah besar. Dengan perencanaan keuangan yang lebih baik, risiko perselisihan hubungan industrial akibat keterlambatan atau ketidakmampuan membayar pesangon juga berpotensi berkurang. .

Meski demikian, penerapan DCP membutuhkan perancangan yang cermat agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengingatkan pemerintah untuk memastikan mekanisme DCP tidak tumpang tindih dengan program dana pensiun, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Menurutnya, DCP perlu memiliki fungsi spesifik, terutama untuk menjamin pembayaran pesangon ketika perusahaan mengalami kepailitan atau kesulitan memenuhi kewajibannya.

Pemisahan fungsi tersebut penting agar setiap program perlindungan tenaga kerja berjalan sesuai tujuan dan tidak membebani pekerja maupun perusahaan melalui kewajiban yang tidak terkoordinasi. Pemerintah perlu menjelaskan perbedaan manfaat, sumber pendanaan, tata cara penyetoran, serta mekanisme pencairan DCP. Transparansi pengelolaan dan pengawasan juga harus menjadi prioritas untuk memastikan dana terlindungi, tercatat secara akurat, dan dapat diakses ketika pekerja memenuhi persyaratan penerimaan hak.

Pembentukan DCP sebagai upaya membangun sistem perlindungan pesangon yang memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha. DCP diharapkan mampu mencegah berulangnya persoalan pesangon serta memperkuat kepercayaan dalam hubungan industrial. Perlindungan pekerja yang berkelanjutan pada akhirnya menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi yang adil dan bertanggung jawab.*

Komentar

Berita Lainnya