Oleh: Ocit Abdurrosyid Siddiq
Sekretaris Umum Asosiasi Kepala SMA Swasta (AKSeS) Provinsi Banten
Ada kebijakan pemerintah yang dimaksudkan untuk menertibkan administrasi, tetapi justru berpotensi melahirkan persoalan baru. Ada pula kebijakan yang atas nama pembinaan, tanpa disadari memasuki wilayah kewenangan pihak lain. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 800/4867/Dindikbud/2026 tentang Persyaratan Pengangkatan dan Prosedur Penerbitan Izin Penugasan Kepala Sekolah Swasta, yang ditetapkan pada 13 Oktober 2026, menurut saya perlu ditempatkan dalam kategori yang patut dipersoalkan itu.
Saya tidak sedang mempersoalkan keinginan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kualitas kepala sekolah. Saya juga tidak sedang mempertanyakan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Keduanya merupakan tugas pemerintahan yang memang harus dijalankan. Persoalannya adalah ketika kewenangan pembinaan dan pengawasan tersebut diterjemahkan menjadi kewajiban bagi yayasan untuk meminta izin kepada Dinas Pendidikan sebelum dapat menugaskan kepala sekolah di lembaga pendidikan yang diselenggarakannya.
Masalah ini bukan sekadar urusan administrasi. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni batas kewenangan antara pemerintah sebagai regulator dan yayasan sebagai penyelenggara pendidikan. Keduanya memiliki posisi, fungsi, dan tanggung jawab yang berbeda. Pemerintah tidak boleh kehilangan kewenangannya untuk mengawasi, tetapi yayasan juga tidak boleh kehilangan otonominya untuk mengelola lembaga pendidikan yang didirikannya. Jika batas itu dikaburkan, pembinaan dapat berubah menjadi pengendalian, sementara pengawasan berpotensi menjadi pengambilalihan kewenangan.
Saya memperoleh informasi bahwa sebagian besar kepala SMA swasta yang saya ajak berbicara menyampaikan keberatan terhadap surat edaran tersebut. Keberatan mereka bukan tanpa alasan. Persyaratan administratif yang ditetapkan dinilai cukup banyak, membutuhkan waktu, dan berpotensi menimbulkan biaya tambahan. Yayasan harus menyiapkan berbagai dokumen, mulai dari surat permohonan, SK pengangkatan kepala sekolah, KTP, ijazah yang dilegalisasi, sertifikat pendidik, SKCK, surat keterangan kesehatan dan bebas narkoba, profil kepala sekolah dari Dapodik, foto berwarna, hingga berita acara serah terima jabatan dan memori jabatan.
Mari kita berhenti sejenak pada daftar persyaratan itu. Untuk sebuah keputusan yang secara prinsip merupakan bagian dari tata kelola internal penyelenggara pendidikan, yayasan harus menyiapkan berkas dalam rangkap dua, mengurus legalisasi ijazah, memperoleh pemeriksaan kesehatan dan bebas narkoba, mengurus SKCK, serta melengkapi dokumen lainnya. Masing-masing dokumen mungkin memiliki alasan administratif tersendiri. Namun, ketika semuanya diwajibkan sebagai prasyarat memperoleh izin penugasan dari Dinas, kita patut bertanya: apakah seluruh persyaratan tersebut memang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, ataukah merupakan tambahan birokrasi yang dibangun melalui kebijakan administratif daerah?
Sekolah swasta bukanlah lembaga yang berdiri di bawah struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana sekolah negeri. Sekolah swasta diselenggarakan oleh masyarakat melalui badan penyelenggara, yang dalam banyak kasus berbentuk yayasan. Di dalam struktur yayasan terdapat organ Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang memiliki kewenangan masing-masing berdasarkan undang-undang dan anggaran dasar. Kepala sekolah ditempatkan dalam struktur pengelolaan lembaga yang menjadi tanggung jawab penyelenggara. Karena itu, keputusan mengenai siapa yang akan memimpin sekolah pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kewenangan badan penyelenggara.
Hal ini tidak berarti yayasan boleh mengangkat siapa saja tanpa memperhatikan kualifikasi dan kompetensi. Tidak demikian. Yayasan tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pendidikan nasional, profesionalitas guru, serta persyaratan jabatan yang berlaku. Akan tetapi, pemenuhan standar tidak dengan sendirinya mengubah hubungan kelembagaan antara yayasan dan pemerintah. Memenuhi standar pendidikan adalah satu hal, sedangkan menyerahkan kewenangan pengangkatan kepala sekolah kepada pemerintah daerah adalah hal lain. Jangan sampai keduanya dicampuradukkan hanya karena pemerintah memiliki kepentingan terhadap tertibnya data pendidikan.
Kita perlu membaca kembali Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 10 memang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini jelas memberikan legitimasi bagi kehadiran pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk sekolah swasta. Namun, Pasal 11 ayat (1) juga menegaskan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
Dua pasal tersebut semestinya dibaca secara berimbang. Pemerintah berhak melakukan pembinaan dan pengawasan, tetapi pada saat yang sama berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan. Jangan sampai hak pemerintah untuk mengawasi lebih menonjol daripada kewajibannya memberikan kemudahan. Jika setiap keputusan internal yayasan harus melewati proses perizinan berlapis, kita justru sedang membangun birokrasi yang menjadikan lembaga pendidikan sebagai pihak yang terus-menerus harus meminta persetujuan pemerintah. Padahal, sekolah swasta bukan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan.
Lebih jauh, Pasal 54 dan Pasal 55 UU Sisdiknas memberikan pengakuan terhadap peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan bukan monopoli pemerintah. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan, baik melalui perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, maupun organisasi kemasyarakatan. Pendidikan berbasis masyarakat bahkan secara khusus mendapatkan pengakuan dalam undang-undang tersebut. Artinya, negara mengakui bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, bukan semata-mata urusan birokrasi pemerintahan.
Pengakuan terhadap peran masyarakat itu juga harus dibaca bersama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Undang-undang tersebut mengatur kedudukan yayasan sebagai badan hukum yang memiliki organ, kekayaan, tujuan, dan mekanisme pengelolaan sendiri. Pasal 28, misalnya, mengatur kewenangan Pembina yayasan, termasuk menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar. Memang, undang-undang yayasan tidak secara khusus menyebut bahwa seluruh pengangkatan kepala sekolah merupakan kewenangan Pembina. Itu harus dilihat berdasarkan anggaran dasar dan pembagian kewenangan organ yayasan. Namun, satu hal jelas: yayasan bukan kepanjangan tangan birokrasi Dinas Pendidikan.
Persoalan menjadi semakin menarik ketika kita membaca regulasi yang justru dijadikan dasar hukum oleh Dindikbud Banten sendiri, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Peraturan ini berlaku sejak 14 Mei 2025 dan mengatur mekanisme penugasan kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah maupun masyarakat. Dengan demikian, peraturan tersebut secara sadar membedakan karakteristik penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah daerah dan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat.
Perbedaan itu bukan kebetulan. Dalam Pasal 8 Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025, persyaratan bakal calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat ditetapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan tersebut. Kemudian Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa seleksi administrasi bagi guru non-ASN ditetapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Hasil seleksi administrasi itu dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam ayat (2).
Perhatikan pilihan kata dalam regulasi tersebut: dilaporkan, bukan dimintakan izin. Perbedaan dua istilah ini sangat mendasar. Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban administratif atas keputusan yang telah diambil oleh pihak yang berwenang. Sementara perizinan menempatkan pemerintah sebagai pihak yang harus memberikan persetujuan sebelum keputusan dapat dijalankan. Dalam konteks ini, Pasal 18 Permendikdasmen 7/2025 bahkan lebih tegas menyatakan bahwa mekanisme penugasan guru non-ASN sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat ditetapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
Dengan demikian, ketika Dindikbud Banten mengeluarkan surat edaran yang mengharuskan yayasan mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Penugasan Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas, muncul pertanyaan serius mengenai kesesuaiannya dengan pengaturan dalam Permendikdasmen tersebut. Apakah Dinas sedang menjalankan fungsi pelaporan dan verifikasi sebagaimana dimaksud peraturan menteri, atau justru membangun mekanisme persetujuan baru yang mengubah posisi penyelenggara pendidikan? Jika mekanisme penugasan telah menjadi kewenangan penyelenggara, atas dasar delegasi atau atribusi apa Kepala Dinas kemudian harus memberikan izin terhadap keputusan tersebut?
Kita memang harus mengakui bahwa UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Lampiran undang-undang tersebut juga menempatkan penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan masyarakat sebagai kewenangan provinsi. Namun, izin penyelenggaraan satuan pendidikan tidak identik dengan izin atas setiap keputusan internal yayasan. Kewenangan memberikan izin kepada masyarakat untuk menyelenggarakan sekolah tidak otomatis memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyetujui setiap pengangkatan kepala sekolah pada sekolah yang sudah memperoleh izin penyelenggaraan.
Inilah garis batas yang harus dijaga. Pemerintah berwenang memastikan sekolah memiliki izin operasional, memenuhi standar nasional pendidikan, melaksanakan kurikulum, memiliki tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi, serta menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai ketentuan. Pemerintah juga berwenang melakukan evaluasi dan pengawasan. Akan tetapi, semua kewenangan itu harus dijalankan melalui instrumen hukum yang tepat. Jangan sampai kewenangan yang satu diperluas untuk membenarkan penguasaan terhadap kewenangan yang lain.
Saya juga mencermati persyaratan usia maksimal 56 tahun yang dicantumkan dalam surat edaran. Ketentuan tersebut berkaitan dengan persyaratan calon kepala sekolah pada satuan pendidikan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Permendikdasmen 7/2025. Sementara Pasal 8 secara khusus memberikan kewenangan kepada penyelenggara pendidikan masyarakat untuk menetapkan persyaratan bakal calon kepala sekolah. Karena itu, pemberlakuan batas usia tersebut secara mutlak kepada seluruh calon kepala sekolah non-ASN di sekolah swasta membutuhkan penjelasan dasar hukum tersendiri. Demikian pula persyaratan sertifikat pendidik dan persyaratan administratif lainnya. Jangan sampai ketentuan yang berlaku pada satu kategori penugasan diperluas begitu saja kepada kategori yang berbeda.
Persoalan lainnya adalah penggunaan Dapodik sebagai bagian dari mekanisme penerbitan izin. Pada surat edaran disebutkan bahwa setelah Surat Izin Penugasan diterbitkan, status kepala sekolah definitif akan diaktifkan pada sistem Dapodik pusat. Kita tentu memahami pentingnya akurasi data pendidikan. Namun, sistem pendataan semestinya menjadi instrumen pencatatan dan pengendalian mutu, bukan alat untuk menciptakan kewenangan perizinan yang tidak memiliki dasar hukum jelas. Jika pengangkatan kepala sekolah telah ditetapkan oleh penyelenggara sesuai peraturan, pemerintah seharusnya menjelaskan mekanisme pencatatan yang sesuai, bukan menjadikan validasi data sebagai alasan untuk memindahkan kewenangan pengangkatan.
Ada pula persoalan proporsionalitas. Surat edaran tersebut menetapkan waktu pelayanan maksimal sepuluh hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap. Sekilas, ketentuan ini tampak memberikan kepastian pelayanan. Namun, kepastian waktu tidak serta-merta menjawab pertanyaan mengenai urgensi dan legalitas prosedur yang dibangun. Sepuluh hari kerja mungkin terasa singkat bagi birokrasi, tetapi bagi sekolah yang sedang menghadapi pergantian kepala sekolah, ketidakpastian status penugasan dapat mengganggu tata kelola. Apalagi jika ada dokumen yang harus diurus dengan biaya dan waktu tambahan. Pemerintah seharusnya mempermudah penyelenggaraan pendidikan, bukan menambah mata rantai birokrasi yang belum jelas kebutuhan hukumnya.
Saya membayangkan sebuah yayasan kecil di pelosok Banten yang menyelenggarakan SMA dengan kemampuan keuangan terbatas. Mereka harus mengelola operasional sekolah, membayar tenaga pendidik, merawat bangunan, menyediakan sarana pembelajaran, dan memastikan peserta didik tetap memperoleh layanan pendidikan. Ketika harus mengangkat kepala sekolah baru, mereka masih harus mengumpulkan sejumlah dokumen, mengurus legalisasi, pemeriksaan kesehatan, SKCK, dan berbagai persyaratan lainnya. Belum lagi jika calon kepala sekolah berdomisili jauh dari pusat pelayanan. Dalam situasi seperti itu, kebijakan administrasi yang tidak proporsional dapat menjadi beban tersendiri. Jangan sampai sekolah yang sedang berjuang mempertahankan mutu justru disibukkan dengan urusan fotokopi dan stempel.
Kita tidak boleh melupakan bahwa banyak sekolah swasta berdiri karena inisiatif masyarakat, organisasi keagamaan, pesantren, dan yayasan yang selama puluhan tahun mengambil bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka membangun sekolah dengan sumber daya sendiri, menghimpun tenaga pendidik, mengelola pembiayaan, dan melayani masyarakat yang belum seluruhnya terjangkau sekolah negeri. Pemerintah tentu dapat hadir memberikan bantuan, pembinaan, dan pengawasan. Tetapi kehadiran pemerintah seharusnya memperkuat kemampuan penyelenggara pendidikan, bukan membuat mereka merasa menjadi bawahan administratif yang harus meminta persetujuan untuk setiap keputusan kelembagaan.
Oleh karena itu, saya memandang Surat Edaran Dindikbud Banten ini perlu ditinjau kembali. Bukan karena pemerintah tidak boleh mengetahui siapa kepala sekolah yang memimpin SMA, SMK, atau SKh swasta. Pemerintah tentu harus memiliki data yang akurat. Bukan pula karena yayasan boleh mengangkat kepala sekolah tanpa kualifikasi. Yayasan tetap harus bertanggung jawab terhadap mutu dan profesionalitas kepemimpinan sekolah. Yang harus dikoreksi adalah mekanisme yang menjadikan izin Dinas sebagai prasyarat penugasan, sementara regulasi nasional memberikan kewenangan penugasan guru non-ASN kepada penyelenggara pendidikan masyarakat.
Saya meminta Dindikbud Provinsi Banten menjelaskan secara terbuka dasar hukum penerbitan Surat Izin Penugasan tersebut. Apakah ada peraturan gubernur, keputusan gubernur, atau delegasi kewenangan yang secara khusus menjadi landasannya? Apakah surat izin itu merupakan persyaratan hukum bagi sahnya pengangkatan kepala sekolah atau sekadar instrumen validasi administratif untuk kepentingan Dapodik? Bagaimana Dinas menyelaraskan surat edaran tersebut dengan Pasal 8, Pasal 13, dan Pasal 18 Permendikdasmen 7/2025? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan bentuk pembangkangan terhadap pemerintah. Ini merupakan bagian dari kontrol publik agar setiap kebijakan pemerintah memiliki landasan hukum dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat.
Saya juga mendorong para penyelenggara pendidikan swasta, khususnya yayasan yang menaungi SMA, SMK, dan SKh di Provinsi Banten, untuk menyampaikan keberatan secara kolektif melalui mekanisme yang baik. Jangan berhenti pada percakapan di ruang kepala sekolah atau keluhan di grup WhatsApp. Keresahan harus diterjemahkan menjadi aspirasi tertulis, kajian regulasi, dan permintaan klarifikasi resmi. Jika diperlukan, asosiasi penyelenggara pendidikan swasta dapat mengambil inisiatif untuk berdialog dengan Dindikbud Banten. Suara kolektif yang disertai argumentasi hukum akan jauh lebih kuat daripada keluhan yang tersebar sendiri-sendiri.
Pendidikan swasta dan pemerintah bukan dua pihak yang harus saling berhadapan. Keduanya merupakan bagian dari ekosistem pendidikan nasional. Tetapi kemitraan tidak berarti subordinasi. Pengawasan tidak berarti penguasaan. Pembinaan tidak berarti mengambil alih. Pemerintah harus mengetahui batas kewenangannya sebagaimana yayasan juga harus memahami kewajiban hukumnya. Kita membutuhkan tata kelola pendidikan yang tertib, tetapi ketertiban itu harus dibangun di atas kepastian hukum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap otonomi penyelenggara pendidikan.
Saya teringat satu prinsip sederhana dalam kehidupan bernegara: kewenangan bukanlah kekuasaan tanpa batas. Setiap pejabat publik memperoleh kewenangan dari hukum dan harus menggunakannya sesuai tujuan pemberiannya. Kalau kewenangan pembinaan kemudian digunakan untuk membangun mekanisme perizinan yang tidak jelas dasar hukumnya, maka yang perlu dibenahi bukan yayasan yang keberatan, melainkan kebijakan yang melahirkan keberatan itu. Pemerintah tidak boleh merasa selalu benar hanya karena memiliki stempel dan kop surat resmi. Sebab, kop surat yang megah tidak pernah menjadi pengganti argumentasi hukum.
Maka, saya ingin mengatakan dengan tegas: Dindikbud Provinsi Banten harus meninjau kembali Surat Edaran Nomor 800/4867/Dindikbud/2026. Jangan jadikan kewenangan pembinaan sebagai pintu masuk untuk mengintervensi terlalu jauh urusan internal yayasan. Jangan jadikan tertib administrasi sebagai alasan untuk menambah beban sekolah swasta. Dan jangan menjadikan sekolah swasta seolah-olah bawahan birokrasi Dinas Pendidikan. Pemerintah boleh mengawasi, yayasan wajib bertanggung jawab, tetapi keduanya harus berjalan sesuai batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh hukum.
Bila pendidikan hendak dimajukan, pemerintah semestinya menjadi mitra yang memudahkan, bukan birokrasi yang menambah kesulitan. Sekolah swasta tidak meminta kekebalan dari pengawasan. Mereka hanya meminta agar kewenangan dan martabat kelembagaannya dihormati. Itu bukan tuntutan berlebihan. Itu justru bagian dari prinsip negara hukum. Wallahualam.*





Komentar