BANTEN72 — Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat arah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan satuan pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa ekspansi MBG tidak semata mengejar perluasan cakupan, tetapi diarahkan untuk menjangkau kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi.

Pemerintah juga memastikan perluasan layanan dilakukan secara bertahap, terukur, dan berdasarkan pemetaan kondisi masing-masing wilayah. Dengan pendekatan tersebut, MBG diharapkan semakin efektif sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus percepatan penanganan masalah gizi.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi menjadi sasaran utama dalam ekspansi layanan. Menurutnya, pendekatan berbasis prioritas diperlukan agar sumber daya pemerintah dapat diarahkan secara optimal kepada masyarakat yang menghadapi tantangan akses pangan bergizi dan layanan dasar.

“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali,” ujar Sudaryono.

Ia menyebut Maluku dan Papua sebagai wilayah yang menjadi perhatian dalam perluasan MBG, selain daerah lain dengan tingkat stunting tinggi. BGN akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kesiapan infrastruktur setiap daerah.

“Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur,” katanya.

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa ekspansi MBG harus dibarengi peningkatan kualitas dan ketepatan sasaran, karena kebutuhan intervensi gizi di wilayah tersebut relatif besar.

“Arahnya jelas MBG harus semakin berkualitas dan semakin tepat sasaran. Kita evaluasi yang kurang, kita benahi tata kelolanya, dan kita prioritaskan mereka yang paling membutuhkan. Program sebesar ini harus terus disempurnakan berdasarkan evaluasi di lapangan,” ujar Zulhas.

Di sisi lain, dukungan terhadap kebijakan tersebut juga datang dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menyatakan pemerintah daerah terus memperjuangkan agar MBG menjangkau anak-anak di kampung yang menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur.

“Komitmen kami untuk 3T itu menjadi prioritas. Kami ingin anak-anak di kampung-kampung yang sebetulnya dalam kondisi lebih membutuhkan ini bisa mendapatkan MBG,” pungkasnya.*