Banten72- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang menggelar nonton bareng (nobar) tentang peluncuran tahapan Pemilu 2024 secara daring di Aula KPU Pandeglang, Kamis 14 Juni 2022 pukul 19.00.
Dalam kesempatan nobar tersebut, Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Suja’i mengatakan, bahwa sebelumnya KPU RI telah menyampaikan tahapan Pemilu sesuai PKPU Nomor 3 Tahun 2022 ke Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) pada 9 Juni 2022.
Namun kata Suja’i , tahapan Pemilu memang ada perbedaan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022. Dalam peraturan ini tidak dirinci secara lengkap.
Ia mencontohkan, seperti dalam pendaftaran Parpol, dan KPU Pandeglang belum bisa berspekulasi.
Namun sesuai aturan, bahwa tahapan KPU harus dimulai 20 bulan sebelum hari pencoblosan. “Yang jelas kami selaku penyelenggara pemilu akan melaksanakan tahapan Pemilu sesuai aturan dan Undang-undang yang berlaku,” ujarnya.
Sementara dikutip dari link zoom KPU RI, dalam peluncuran tahapan Pemilu 2024 pada laman KPU RI , Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan sambutan Presiden.
Tito menyatakan bahwa Presiden menyampaikan pesan kepada KPU untuk melaksanakan tahapan Pemilu 2024 dan Pilkada serentak secara aman dan berjalan lancar. Termasuk meminta kepada KPU agar menyerap anggaran Pemilu seefesien mungkin.
“Pemilu harus berkualitas dan menggunakan teknologi agar tidak melibatkan banyak mobilisasi massa,” ujar Tito.
Hadir dalam nobar peluncuran Pemilu 2024 di Kantor KPU Pandeglang , perwakilan dari Bawaslu , Kodim 0601, Kesbangpol Pandeglang, Ketua Bawaslu Pandeglang Ade Mulyadi dan perwakilan partai politik.
Masih dalam laman KPU RI, Ketua DPR RI , Puan Maharani menyatakan bahwa Pemilu di Indonesia jangan hanya dipandang Pemilu rutinitas. Tetapi Pemilu harus menjadi Pemilu yang memiliki instrumen demokrasi yang memiliki nilai kesatuan dan persatuan bangsa.
“Pemilu ini bukan arena pertempuran, tetapi sebagai arena berdemokrasi yang sehat. Melalui Pemilu tentang apa yang rakyat inginkan, tentang apa yang bangsa wujudkan. Pemilu juga harus mencerdaskan kehidupan bagsa , mewujudkan kesejahateraan masyarakat dan keadilan sosial,” ujar Puan.
Selain itu Ketua KPU RI, Hasym Asy’ari menyatakan, bahwa azas Pemilu tidak saja langsung umum bebas dan rahasia , tetapi juga digelar secara reguler lima tahunan.
“Bahwa Pemilu sebagai sarana konflik yang sah yang diatur oleh Undang-undang. Pemilu juga arena memperebutkan kursi namun setelah selesai parpol akan saling berangkulan,” ujarnya.
Selain itu, Pemilu juga sebagai sarana musyawarah besar untuk memilih pemimpin. Dalam Pemilu juga ada pesrta pemilu partai politik , ada pemilih dan ada calon yang dipilih.
“Pemilu adalah konflik sah dan legal dan KPU sebagai manajemen konflik dan dilarang masuk dalam konflik. Kami mohon dukugan parpol, pemimpin bangsa dan seluruh masyarakat. KPU sebagai pelayan Pemilu dan sebagai pelayan harus tetap tersenyum,” ujarnya. (Red/Bt72)***
Komentar