Oleh: Ocit Abdurrosyid Siddiq
Alumnus Prodi Filsafat IAIN SGD Bandung
Angin di pelataran istana tempo hari berembus tanpa desir perlawanan, menyapu debu-debu perdebatan yang selama sepuluh tahun membakar ruang publik kita. Di tempat yang dulu dipandang sebagai puncak menara kesia-siaan birokrasi itu, seorang lelaki yang biasa berkemeja kasual dengan kerah terbuka kini berdiri tegak dalam balutan jas formal. Ada keheningan yang janggal ketika pena digoreskan di atas kertas sumpah jabatan, seolah-olah seluruh silogisme liar yang pernah terlontar di layar kaca mendadak terhenti di ujung sebuah tanda tangan kenegaraan. Peristiwa ini bukan sekadar prosesi administratif pengangkatan pejabat pembantu presiden, melainkan sebuah pertunjukan jenaka tentang bagaimana panggung politik kita selalu memiliki cara paling lihai untuk menertawakan doktrin kemandirian berpikir.
Masih segar dalam ingatan kolektif bangsa ini bagaimana satu dekade kepemimpinan Joko Widodo diramaikan oleh satu suara yang tak kenal ampun membedah isi kepala penguasa. Rocky Gerung saat itu hadir bukan sekadar sebagai komentator politik berkacamata tebal, melainkan menjelma badai retorika yang saban pekan ditunggu oleh jutaan telinga yang haus akan delegitimasi rezim. Di panggung-panggung perdebatan televisi yang riuh oleh tepuk tangan penonton bayaran, ia membedah setiap kebijakan negara laksana seorang anatomis yang menguliti bangkai prasangka. Tidak ada menteri yang luput, tidak ada juru bicara istana yang selamat dari sayatan dialektikanya yang dingin, terukur, sekaligus menyakitkan bagi martabat kekuasaan.
Kamus politik Indonesia diperkaya secara paksa oleh tumpukan diksi baru yang meluncur deras dari bibirnya, mulai dari fiksi, falsifikasi, hingga anomali epistemologis. Kalimat bahwa ijazah hanyalah tanda seseorang pernah bersekolah dan bukan bukti ia pernah berpikir, telah menjadi aforisme jalanan yang dihafal luar kepala oleh para mahasiswa pengagumnya. Puncaknya, kata kedunguan dilembagakan menjadi ukuran moral dan metodologis untuk menakar setiap jengkal kebijakan yang diproduksi di bawah kubah istana. Bagi barisan masyarakat yang merasa tersisih oleh deru proyek infrastruktur dan kompromi oligarki, letupan-letupan verbal tersebut bukan sekadar hiburan intelektual, melainkan semacam katarsis kolektif yang menyejukkan dahaga perlawanan.
Selama bertahun-tahun, sang pengajar filsafat ini dengan cermat merawat personanya sebagai seorang petapa kota yang bebas dari gravitasi materi maupun jeratan fasilitas birokrasi. Kegemarannya mendaki tebing-tebing curam dan menyusuri jalan setapak sunyi di pegunungan sering kali ia jadikan metafora bagi kemerdekaan berpikir yang tidak sudi diikat oleh tali kekang kenyamanan. Di hadapan publik, ia membanggakan diri sebagai sosok yang tak memiliki nomor induk pegawai, tak memegang jabatan formal, serta steril dari tetesan anggaran pendapatan dan belanja negara. Panggung jalanan dan mimbar universitas adalah habitat alaminya, tempat di mana kata-kata bisa diluncurkan dengan daya ledak maksimum tanpa perlu mencemaskan tata krama protokoler.
Di antara sekian banyak doktrin yang ia khotbahkan dari satu forum ke forum lainnya, ada satu kalimat yang selalu diulang laksana mantra agung kaum pembangkang: kekuasaan pada hakikatnya harus selalu dicurigai, bukan didekati. Diktum ini berdiri kokoh sebagai garis demarkasi moral yang memisahkan mereka yang berakal sehat dari mereka yang dinilai telah menjual nuraninya kepada lingkaran penguasa. Menurut dalil tersebut, begitu seseorang melangkah mendekat dan mengetuk pintu gerbang istana, daya kritisnya seketika gugur karena nalar tidak mungkin bekerja jernih di bawah lindungan majikan. Kalimat bertuah inilah yang selama bertahun-tahun dijadikan palu godam untuk menghakimi para akademisi kampus yang tergiur menjadi staf khusus ataupun komisaris badan usaha milik negara.
Namun, sejarah kerap menaruh perangkap paling licin tepat di depan hidung para penganut kemurnian moralitas yang merasa dirinya tak tertandingi. Pada sebuah hari Jumat yang tenang di Istana Kepresidenan, sang juru dakwah kecurigaan itu akhirnya resmi melangkah melewati ambang pintu yang dulu ia kutuk dengan sepenuh tenaga. Duduk manis sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, ia kini mengenakan lencana logam berlapis emas yang menempel rapi di dada kirinya. Pemandangan ini menghadirkan sentilan satire yang teramat getir: sang pendaki gunung yang konon anti-kemapanan rupanya bersedia turun ke lembah yang paling ramai, hanya untuk memegang map dinas dan menanti giliran berbicara dalam sidang kabinet terbatas.
Di alam kubur sana, Julien Benda mungkin tengah tersenyum masam menyaksikan adegan pengukuhan tersebut tergelar dengan begitu khidmat di hadapan sorot kamera wartawan. Penulis buku legendaris La Trahison des Clercs itu sejak awal abad kedua puluh telah memperingatkan bahaya terbesar yang mengintai kaum cendekiawan ketika mereka mulai mencicipi sup hangat di dapur penguasa. Bagi Benda, pengkhianatan sejati kaum pemikir terjadi bukan saat mereka kalah berdebat, melainkan saat mereka menukar pencarian kebenaran universal demi menjadi juru taktik sebuah rezim praktis. Gelar penasihat resmi negara sering kali hanyalah eufemisme mewah bagi hilangnya kemerdekaan batin, sebuah proses penjinakan halus di mana elang liar ditawari sangkar berukir emas lengkap dengan pakan harian yang terjamin.
Menelusuri jejak rekam argumentasinya selama ini, publik yang teliti sebenarnya sudah lama menangkap aroma ketidakseimbangan dalam kompas kecurigaan sang filsuf. Amarah retorisnya yang meluap-luap laksana lahar gunung berapi terhadap Jokowi ternyata mendadak membeku menjadi danau yang tenang manakala berhadapan dengan sosok Prabowo Subianto. Bila kepada mantan wali kota Solo itu ia tidak ragu menyematkan label cacat nalar secara eksistensial, maka kepada sang jenderal purnawirawan ia selalu menyisakan ruang penghormatan yang luar biasa santun. Nada suaranya berubah drastis dari seorang jaksa penuntut yang bengis menjadi rekan diskusi yang maklum terhadap berbagai manuver taktis politik sang kawan.
Asimetri perlakuan ini berakar dari bias elitisme kultural yang dipelihara di balik jubah filsafatnya yang tampak egaliter namun sesungguhnya sangat memuja simbol-simbol kosmopolit. Di mata Rocky, Prabowo adalah figur aristokrat terpelajar yang khatam melahap buku-buku tebal, fasih bertutur dalam ragam bahasa Eropa, serta mengoleksi literatur sejarah di perpustakaan megah Hambalang. Sebaliknya, gaya kepemimpinan Jokowi yang berbasis kelincahan inspeksi lapangan dan bahasa rakyat jelata dipandangnya dengan pandangan mencibir sebagai bentuk pendangkalan diskursus peradaban. Pisau bedah akal sehat yang ia agung-agungkan ternyata tidak pernah steril dari selera kelas sosial, sebuah kelemahan mendasar yang membuktikan bahwa sang penilai pun terperangkap dalam preferensi estetika pribadinya sendiri.
Ironi tersebut semakin menyengat manakala kita menyadari bahwa dalil keramat tentang kewajiban mencurigai kekuasaan ternyata memiliki klausul pengecualian yang bergantung pada siapa yang sedang bertakhta. Kecurigaan radikal rupanya hanya diwajibkan bila pemegang mandat adalah sosok yang tidak cocok dengan selera intelektualnya, sementara kepatuhan menjadi halal bila yang memimpin adalah kawan membaca buku. Standar ganda semacam ini tentu meruntuhkan fondasi filsafat kritis yang selama ini ia dengungkan sebagai benteng tanpa kompromi. Publik dipaksa menyaksikan bagaimana dalil yang dulu digembar-gemborkan sebagai hukum besi akal budi ternyata lentur laksana karet korset, menyesuaikan diri dengan lekuk kenyamanan pertemanan politik.
Memasuki gerbang Wantimpres sejatinya bukan sekadar berpindah ruangan dari studio penyiaran digital ke koridor istana berlantai marmer, melainkan sebuah pertaruhan etika jabatan yang mengikat leher. Berdasarkan mandat undang-undang, lembaga penasihat kepresidenan ini dirancang sebagai instrumen internal yang seluruh produk pemikirannya bersifat tertutup dan rahasia bagi kepala negara. Keberadaan anggota dewan ini adalah untuk menjadi pembisik sunyi di balik layar, bukan orator yang menjajakan perdebatan di etalase media daring demi mengumpulkan puluhan ribu komentar penggemar. Segala kebiasaan melontarkan celetukan pedas di ruang publik kini dibatasi oleh pagar etika birokrasi yang menuntut kesantunan, kerahasiaan dokumen, serta kepatuhan hierarkis yang ketat.
Sejarah ketatanegaraan kita mencatat preseden serupa ketika sang pendekar hukum kenamaan, mendiang Adnan Buyung Nasution, menduduki kursi yang sama pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Terbiasa memimpin pertempuran advokasi di jalanan dan ruang sidang, Bang Buyung kala itu kerap kali lupa menahan lidahnya dan tetap melontarkan kritik terbuka terhadap kebijakan kabinet yang ia nilai keliru. Hasilnya bukan decak kagum atas keberanian moral, melainkan teguran etik institusional yang dingin dan teguran halus dari sesama kolega karena dianggap melanggar fatsun jabatan kenegaraan. Pengalaman pahit sang advokat legendaris membuktikan bahwa seseorang mustahil bertindak sebagai pembisik pribadi di dalam kamar tidur kekuasaan sekaligus berteriak melalui pengeras suara di halaman depan.
Apalagi di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang dibentuk oleh disiplin prajurit tempur, tata krama komando tentu memiliki standar ketegasan yang jauh melampaui kelembutan diplomasi era SBY. Dalam doktrin militer, perdebatan paling keras sekalipun hanya halal dilakukan sebelum komandan mengetok palu keputusan di ruang perencanaan strategi. Begitu pintu barikade dibuka dan pasukan diperintahkan melangkah, tidak ada lagi ruang bagi perwira staf untuk bersungut-sungut di depan publik apalagi mendebat garis haluan di pelataran markas. Bila sang filsuf nekat menerapkan gaya lamanya yang serba menyindir, ia bukan hanya akan berhadapan dengan etika birokrasi, melainkan menabrak dinding tebal loyalitas korps yang tak mengenal ampun bagi anasir pembangkang.
Kini, jalan yang terbentang di hadapan sang maestro polemik hanyalah sebuah persimpangan biner yang sama-sama berujung pada hilangnya pesona intelektual yang dulu dipujanya. Bila ia memilih tunduk pada etika jabatan dengan menjadi birokrat yang tenang menyusun nota dinas rahasia, maka panggung publik akan mencatatnya sebagai pendekar yang telah berhasil dijinakkan oleh permadani kekuasaan. Sebaliknya, bila ia memaksakan diri tetap berkoar di luar untuk menjaga popularitas digitalnya, ia akan segera dicap sebagai figur aneh yang menikmati fasilitas negara sambil merongrong wibawa institusinya sendiri. Betapa lucunya nasib seorang perangkai kata-kata yang kini terkunci dalam paradoks ciptaannya sendiri: berbicara membuatnya melanggar sumpah, sementara diam membuatnya mengkhianati reputasi.
Ketiadaan suara bising sang filsuf di garis depan panggung oposisi meninggalkan lanskap politik nasional dalam bentangan sunyi yang ganjil dan mencemaskan. Di gedung parlemen Senayan, hampir seluruh fraksi partai politik telah berhimpun di bawah tenda besar koalisi pemerintahan, menyisakan deretan kursi yang steril dari interupsi bermakna. Ruang perdebatan kebijakan publik yang dulu gaduh oleh silang sengketa argumentasi kini berubah menjadi paduan suara yang menyanyikan lagu persetujuan dengan nada seragam. Tidak ada lagi drama adu konsep yang menguras keringat para menteri, sebab semua rancangan undang-undang dan peraturan pemerintah kini meluncur mulus tanpa hambatan dialektika yang memadai di tingkat legislasi.
Keheningan yang menyelimuti panggung kekuasaan hari ini sering kali disalahartikan oleh para pendukung kemapanan sebagai tanda kedewasaan demokrasi dan stabilitas ekonomi yang menyejukkan. Anggapan tersebut adalah ilusi optik yang berbahaya, sebab dalam anatomi kekuasaan yang sehat, tiadanya gesekan pendapat bukanlah cerminan kedamaian melainkan gejala kelumpuhan nalar kritis publik. Sepi tak lantas bermakna stabil; ia kerap kali menjadi pertanda klinis dari matinya refleks pertahanan sebuah organisme yang sedang dirasuki penyakit kronis tanpa ia sadari. Kondisi nir-oposisi seperti ini menciptakan rasa percaya diri yang berlebihan bagi pembuat kebijakan, sebuah ilusi kesempurnaan yang pada gilirannya akan melahirkan kekeliruan fatal tanpa sempat diingatkan oleh akal sehat.
Di tengah keheningan yang steril ini, masyarakat perlahan-lahan mulai merasakan kehilangan yang aneh terhadap kegaduhan yang pernah mewarnai layar televisi mereka beberapa tahun silam. Betapapun kontroversialnya gaya komunikasi sang pengajar filsafat di masa lalu, kehadirannya setidaknya memaksa para pejabat negara untuk mempersiapkan argumen sebelum tampil di hadapan publik agar tidak dipermalukan. Kini, tanpa adanya sosok penyengat yang mengintai di balik layar, narasi-narasi kenegaraan kembali meluncur dengan bahasa birokrasi yang kaku, dangkal, dan sarat jargon klise yang mematikan rasa ingin tahu. Publik disuguhi pidato-pidato seremonial yang membosankan, seolah-olah kita telah kembali ke era penataran di mana kebenaran tunggal diproduksi secara seragam oleh departemen penerangan.
Keadaan diperparah oleh kelelahan kronis yang melanda barisan kekuatan masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa yang terpecah belah pasca-pemilu yang menguras energi sosial. Banyak aktivis yang dulu lantang kini terserap ke dalam pusaran kekuasaan tingkat menengah, sementara organisasi non-pemerintah harus berjuang keras menjaga keberlangsungan napas di tengah penyempitan ruang gerak warga. Ketika corong paling nyaring yang selama sepuluh tahun menjadi pemecah kebekuan kini telah beralih fungsi menjadi penasihat resmi istana, ruang hampa yang ditinggalkannya terasa begitu menganga dan dingin. Tanpa figur pemantik yang mampu mengartikulasikan kemarahan publik ke dalam kerangka konsep yang memikat, resistensi warga terancam menguap menjadi sekadar keluhan tak berdaya di linimasa media sosial.
Ruang kosong di panggung wacana ini jelas tidak boleh dibiarkan membeku terlalu lama, sebab demokrasi yang kehilangan oposisi sejatinya adalah kekuasaan mutlak yang mengenakan topeng pemilu berkala. Diperlukan kemunculan generasi penantang baru yang tidak hanya memiliki keberanian moral, tetapi juga dipersenjatai oleh kecakapan analisis yang runcing, artikulasi yang terstruktur, dan stamina dialektika yang mumpuni. Panggung jalanan dan mimbar kebebasan berpikir menuntut hadirnya sosok-sosok muda yang tidak mempan disuap oleh tawaran jabatan staf ahli ataupun janji manis proyek kolaborasi riset pemerintah. Republik ini membutuhkan penyengat baru yang mampu mendeteksi cacat kebijakan sejak dari rancangan awalnya, agar kekuasaan tidak melaju bagai lokomotif liar tanpa rem pengaman.
Mengisi kekosongan tersebut, para penantang baru selayaknya mencuri api Prometheus dari tangan sang filsuf sendiri dengan cara mempelajari sekaligus merebut metode dekonstruksi yang dulu ia ajarkan kepada publik. Gunakan kembali teknik pembongkaran silogisme yang cacat, telanjangi setiap ambiguitas moral para pejabat, dan jadikan aforisme-aforisme tajam sebagai amunisi perlawanan terhadap kebijakan yang melukai keadilan rakyat jelata. Tak ada penghormatan yang lebih tulus sekaligus menyengat bagi seorang guru filsafat selain melihat senjatanya sendiri dipungut oleh generasi penerus untuk kemudian diarahkan tepat ke meja kerja yang baru ia tempati. Biarkan mereka yang kini menyusun nota dinas kepresidenan merasakan bagaimana rasanya dicecar oleh ketajaman argumen yang pernah mereka khotbahkan dengan penuh percaya diri di masa lalu.
Ini adalah surat terbuka sekaligus giliran sejarah yang adil bagi sang penasihat baru: selamat menikmati posisi duduk di kursi terdakwa yang dulu selalu kau sediakan bagi lawan-lawan debatmu. Publik kini memegang hak penuh untuk mengadili setiap tarikan napas dan kebijakan yang lahir dari rahim pemerintahan tempatmu bernaung, dengan menggunakan standar akal sehat yang sama kerasnya. Jika program-program populis bermasalah dalam tata kelola anggaran, jika proyek strategis terus mengorbankan ruang hidup masyarakat adat, atau jika indeks kebebasan sipil semakin merosot ke titik nadir, bersiaplah mendengar kata kedunguan dialamatkan kepadamu. Sang pencuriga kini telah menjadi objek kecurigaan, dan tidak ada tameng akademis yang cukup tebal untuk menangkis tuntutan konsistensi moral dari rakyat yang merasa ditinggalkan.
Sang pendaki tebing yang memilih bermukim di serambi istana harus menerima kenyataan abadi bahwa gravitasi kekuasaan tidak pernah bisa ditaklukkan hanya dengan kelihaian bertutur kata. Sejarah perpolitikan di belahan bumi mana pun selalu menunjukkan pola yang seragam: ia adalah raksasa purba yang lambat laun akan menelan siapa saja yang berani mendekat dengan ilusi bahwa mereka mampu menungganginya. Menjadi pembisik presiden mungkin menghadirkan sensasi penting bagi ego intelektual, namun ia sekaligus menjadi kuburan terindah bagi kemerdekaan berpikir yang dulu dipertahankan dengan gigih. Ketika aroma karpet istana mulai menumpulkan kepekaan akal budi, kita hanya bisa mengenang dengan senyum getir bahwa sang penantang badai itu ternyata berakhir menjadi perapian hangat di balik tirai kemegahan sang penguasa. Wallahualam.*
Komentar