BANTEN72- Di era Pilkada serentak 2024 para penyelenggara pemilu dituntut bekerja cepat menyelesaikan semua tahapan pesta demokrasi yang sudah terjadwalkan. Bahkan pada proses tahapan mulai pendaftaran sampai penetapan pasangan calon (paslon) dan penetapan nomor urut paslon sudah selesai tanpa hambatan.
“Nah saat ini kita memasuki tahapan masa kampanye, jadi selaku penyelenggara dituntut bekerja cepat sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Termasuk saat ini KPU juga sedang melakukan fasilitasi alat peraga kampanye atau APK ,” kata anggota KPU Pandeglang Falahudin saat acara sosialisasi kampanye Pilkada serentak tahun 2024 dengan stakeholder di salah satu saung makan di Pandeglang Jumat (12/10/2024).
Ia menjelasakan, KPU sebagai penyelenggara pemilu tetap berpegang pada aturan, PKPU dan Undang-undang Pemilu.
Oleh karena itu setiap tahapan , termasuk saat masa kampanye ini KPU memfasilitasi APK pasangan calon. Namun untuk mencetak APK tetap harus menunggu desain dan materi dari para paslon.
“Jadi tidak semudah untuk mencetak APK. Yang dipasilitasi oleh KPU tentang titik lokasi. Titik lokasi juga sudah ditetapkan oleh KPU,” katanya.
Dalam menetapkan bahan APK Pilkada, kata Falahudin KPU tidak bisa sepihak. Jadi benar-benar , karena khawatir ada kesalahan.
Selain APK yang difasilitasi oleh KPU juga ada yang diproduksi oleh paslon sebanyak 200 persen.
Ia menyebutkan untuk jenis metode kampanye seperti rapat terbatas dihadiri maksimal 1000 orang dalam ruangan.
Selain itu ada yang namanya kampanye tatap muka pasangan calon bisa langsung menemui warga.
Termasuk metode rapat umum juga diatur oleh jadwal dan tempatnya. Sedangkan untuk waktu pelaksanaan dittetapkan berdasarkan hasil rapat dengan paslon.
“Kemudian ada metode kampanye debat. Melalui debat ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Pilkada kepada masyarakat. Kemungkinan debat baru bisa dilaksanakan pada bulan November,” katanya.
Ketua KPU Nunung Azizah menyatakan bahwa dalam Pilkada tahun ini berharap partisipasi pemilih diangka 75 persen. Target ini berbeda dengan pemilu kemarin 80 persen.
“Sebab pada pemilu peserta pemilu seperti calon legislatif lebih banyak dan caleg itu masuk dalam pemilih. Sedangkan Pilkada kontestan atau pesertanya hanya empat pasangan,” katanya.
Dibagian lain Nunung juga menyampaikan bahwa KPU juga memfasilitasi APK. Namun untuk penyebaran APK masih produksi .
Sementara itu narasumber dari Kejaksaan Negeri Pandeglang Abrian menyampaikan soal bentuk potensi pelanggaran Pilkada.
Ia menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-undang Pilkada menyebutkan panggaran Pilkada bisa dikenakan sanksi pidana. Ia mencontohkan seperti dalam kasus politik uang setiap orang yang menjadi eksekutor dalam kasus politik uang bisa dipidana maksimal 6 tahun. Sementara otaknya atau yang mengarahkan hanya enam bulan.
“Jadi yang paling penting bagaimana proses Pilkada Pandeglang bisa berjalan tanpa ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Sebab dalam aturannya setiap orang yang melanggar bisa dipidana. Jadi tidak saja tim kampanye maupun pasangan calon,” katanya.
Sementara itu Ketua Bawaslu Pandeglang Febri menyatakan bahwa Bawaslu tidak saja mengawasi pelanggaran namun juga memantau logistik Pilkada.
“Bawaslu bekerja atas nama Undang-undang sebagai lembaga pengawas pemilu. Jadi Bawaslu akan menjalankan fungsi pengawasan secara aturan dan proses penanganan pelanggaran juga dilakukan secara teliti dan hati-hati. Intinya Bawaslu akan menjakankan tugas pengawasan secara profesional,” katanya. ***
Komentar