BANTEN72 – Bupati Pandeglang, Dewi Setiani, menolak rencana pemindahan sebagian populasi badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, jika tidak didahului kajian ilmiah yang menyeluruh. Nasib satwa langka itu tidak boleh ditentukan hanya berdasarkan kekhawatiran terhadap ancaman bencana.
Sikap tersebut disampaikan Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui pernyataan pers yang diberitakan pada Selasa (17/11/2026). Pemkab meminta pemerintah pusat berhati-hati sebelum mengambil keputusan yang dapat memengaruhi kelangsungan hidup salah satu satwa paling langka di dunia.
Bupati Dewi menghormati langkah pemerintah pusat, Kementerian Kehutanan, dan Balai Taman Nasional Ujung Kulon dalam menyelamatkan badak jawa dari kepunahan. Namun, upaya penyelamatan harus disertai penelitian yang memadai. Ancaman gempa, tsunami, maupun aktivitas vulkanik di sekitar Selat Sunda tidak otomatis menjadikan Alas Purwo sebagai habitat yang lebih aman.
“Setiap wacana pemindahan harus didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat, bukan semata-mata atas dasar asumsi risiko,” demikian salah satu poin pernyataan resmi Pemkab Pandeglang.
Menjaga Habitat Asli
Bagi masyarakat Pandeglang, badak jawa memiliki tempat tersendiri. Satwa bercula satu itu telah lama menjadi bagian dari kekayaan alam dan identitas daerah. Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir populasi badak jawa yang masih bertahan di alam liar.
Keberadaan badak jawa hingga sekarang tidak lepas dari kerja panjang petugas konservasi, peneliti, masyarakat sekitar kawasan, dan berbagai pihak yang menjaga ekosistem Ujung Kulon.
Pemindahan satwa langka ini bukan perkara sederhana. Badak jawa membutuhkan lingkungan dengan karakter tertentu, mulai dari tumbuhan pakan, sumber air, kubangan, tutupan vegetasi, hingga ruang jelajah yang memadai.
Kondisi lingkungan Alas Purwo perlu diteliti secara khusus sebelum dinyatakan layak sebagai habitat baru. Kesamaan status sebagai taman nasional belum cukup untuk menjamin bahwa badak jawa dapat hidup, beradaptasi, dan berkembang biak dengan baik di sana.
Menuntut Kajian Ilmiah
Pemerintah Kabupaten Pandeglang meminta lima aspek penting diteliti secara menyeluruh sebelum keputusan relokasi diambil.
Pertama, kondisi ekologi dan habitat. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pakan, sumber air, luas wilayah jelajah, daya dukung lingkungan, serta potensi penyakit di Alas Purwo dibandingkan dengan Ujung Kulon.
Kedua, kondisi genetik dan populasi. Pemindahan sebagian individu dari populasi yang sangat terbatas harus memperhitungkan keragaman genetik, risiko perkawinan sekerabat, tingkat stres, serta kemampuan badak beradaptasi di lingkungan baru.
Ketiga, kesiapan sosial dan keamanan. Kajian harus memeriksa kemungkinan konflik manusia dengan satwa, ancaman perburuan, kesiapan petugas konservasi, dan jaminan pendanaan untuk perlindungan jangka panjang.
Keempat, risiko bencana dan penyakit. Pemerintah diminta menilai kemungkinan penularan penyakit, risiko kegagalan pemindahan, serta langkah penyelamatan apabila badak mengalami gangguan kesehatan atau kesulitan beradaptasi.
Kelima, sejarah dan budaya. Badak jawa telah menjadi bagian dari identitas Pandeglang dan Banten. Hubungan panjang antara masyarakat, kawasan Ujung Kulon, dan upaya pelestarian satwa tersebut patut diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan.
Pemkab Pandeglang menginginkan hasil kajian itu dibuka kepada publik agar dapat diperiksa oleh kalangan ilmuwan, lembaga konservasi, dan masyarakat.
Suara dari Pandeglang
Selain meminta kajian ilmiah, Pemerintah Kabupaten Pandeglang ingin dilibatkan dalam setiap pembahasan mengenai masa depan badak jawa.
Pemkab menilai masyarakat sekitar Ujung Kulon memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai kondisi kawasan. Suara mereka perlu didengar, terutama ketika keputusan yang dibahas menyangkut kelestarian satwa dan kehidupan masyarakat di sekitar habitatnya.
Pemerintah daerah juga meminta perhatian lebih besar terhadap perlindungan Ujung Kulon. Peningkatan patroli, pengendalian tanaman invasif, penguatan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), serta pemberdayaan masyarakat penyangga perlu terus dilakukan.
Bupati Dewi menegaskan bahwa sikap Pemkab Pandeglang tidak dimaksudkan untuk menghalangi upaya konservasi. Pemerintah daerah mendukung penyelamatan badak jawa, tetapi menghendaki setiap keputusan diambil berdasarkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Bagi kami, Badak Jawa bukan hanya satwa. Ia adalah identitas Pandeglang, warisan leluhur, dan amanah untuk anak cucu kita. Kami tidak menolak ilmu pengetahuan. Kami hanya meminta, jangan pindahkan amanah ini tanpa kajian yang komprehensif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.”
Pernyataan tersebut memperjelas sikap Pandeglang. Pemerintah daerah tidak menutup ruang bagi penelitian mengenai habitat alternatif. Yang ditolak adalah pemindahan tanpa kajian ilmiah yang memadai mengenai keselamatan satwa dan kelayakan kawasan tujuan.
Pemkab Pandeglang menyatakan siap berdialog dengan Kementerian Kehutanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), akademisi, serta organisasi konservasi untuk membahas langkah terbaik dalam menyelamatkan badak jawa.
Di tengah perdebatan mengenai ancaman bencana di Ujung Kulon, dua pertanyaan masih menunggu jawaban. Seberapa besar risiko yang dihadapi badak jawa di habitat asalnya? Apakah pemindahan ke Alas Purwo benar-benar dapat mengurangi risiko tersebut?
Pandeglang telah menyampaikan sikapnya. Pemerintah pusat kini diharapkan membuka dasar ilmiah di balik wacana relokasi. Nasib badak jawa terlalu berharga untuk diputuskan dengan tergesa-gesa.*








Komentar