Dalam Pilkada Pandeglang 2024, bisa jadi yang ramai adalah siapa yang mendampingi Rizki, bukan siapa yang akan menantangnya dalam pesta demokrasi itu.
Problem Klasik Politik Banten
Ia menjelaskan, problem klasik politik Banten adalah penampakan nyata dari ”perpolitikan oligarki”. Artinya, Hanya segelintir elite yang berkuasa menunjuk pasangan calon.
“Ya, Praktik oligarki dan konglomerasi dalam menentukan calon pemimpin, baik di daerah maupun pemimpin nasional, sudah menjadi kebiasaan negatif di republik ini. Akibatnya hampir tidak ada kader internal parpol yang diusung lantaran elite di parpol ikut terjebak pada ”kebutuhan pasar” akibat pilkada langsung oleh rakyat,” katanya.
Ia juga menilai kader parpol tersingkir lantaran tidak punya ”nilai jual” ke publik dan pemilih. Makanya yang dicari adalah sosok yang populer, tetapi juga harus dibungkus dengan tingkat keterpilihan (elektabilitas). Begitu banyak kader parpol yang berpengalaman di dunia politik, bahkan diyakini mampu menjadi pemimpin daerah.
Namun karena tidak populer dan tidak punya elektabilitas yang memadai berdasarkan hasil survei, terpaksa harus jadi penonton atau sekadar dijadikan tim sukses. Itulah salah satu risiko dari demokrasi langsung atau demokrasi liberal karena harus melihat kehendak pasar atau kecenderungan pemilih.
Hal Ini merupakan pekerjaan rumah bagi parpol dalam melakukan rekrutmen dan pembinaan kader yang tidak hanya jago kandang, melainkan punya akses yang luas dengan pemilih. Sepertinya demokrasi dalam memilih pemimpin dibajak oleh kaum pemodal sehingga hanya orang-orang yang punya uang atau orang yang didukung broker- broker mafia atau dekat dengan elite parpol yang bisa maju menjadi calon kepala daerah.
Selain itu lanjut Supriatno, dari dulu Banten terkhusus Pandeglang selalu ingin tercipta ”konflik gagasan” para pasangan calon Pemimpin, bukan ”konflik baliho dan spanduk” atau saling menjatuhkan dengan kampanye hitam (black campaign). Jarang sekali adal calon bupati menawarkan kinerja dan platform sebagai bargaining politik.
Sejauh ini proses politik pilkada masih mengesampingkan pentingnya membangun disiplin rakyat untuk menguji kualitas kandidat. Dalam keadaan proses pilkada hanya prosedural dan menguras rekening politik (energi, waktu, dan suara) rakyat tanpa diimbangi instrumen pembudayaan politik dan kontrol memadai.
Pilkada hanya menghasilkan suara mayoritas (semu) yang mendorong penyalahgunaan legitimasi berupa penimbunan kekuasaan kepemimpinan yang tidak peduli pada pemenuhan kepentingan publik dan sumpah jabatan.
“Rasanya silogisme politik, bahwa legitimasi kepemimpinan menentukan kualitas demokrasi dan keberhasilan pemimpin dalam konsolidasi demokrasi (lokal), perlu dikritisi lebih jauh. Intensi ini, misalnya, dapat diperiksa pada fenomena kemenangan kepala daerah petahana berdasarkan raihan suara dan tingkat partisipasi politik rakyat dalam pilkada,” katanya.
Selain itu Eko menilai bahwa edukasi pengenalan politik rakyat terhadap kandidat yang minim. Proyek pilkada harus dilihat sebagai dasar pematangan prinsip berpolitik, baik sikap, karakter, maupun orientasi politisi sebagai investasi bagi penguatan demokrasi lokal.
Masyarakat diberi hak mendapatkan rekam jejak secara utuh atau objektif tentang riwayat kontestan pilkada, baik prestasinya maupun pelanggaran etik dan hukum yg pernah dilakukan.
Tokoh Pusat dan Bila Trah Rau ke Pandeglang
Ia menyatakan , terkait spekulasi mengenai penantang Rizki Natakusumah masih berlangsung. Belum ada titik terang siapa penantangnya. Oleh karena itu perlu diwacanakan ‘Tokoh Pusat Turun gunung’ maju dalam pilkada.
Alternatif terbesar untuk diusung ialah Trah Rau. Trah Rau adalah salah satu Trah Banten yang dinilai berhasil membangun politik Banten. Sedikit banyak, dianggap alternatif penantang Trah Dimyati yang setara.
Apresiasi publik berdasarkan Trah inilah yang membuat para penantang RN kesulitan mencari lawan tanding. Di antara sedikit pilihan itu, Trah Rau adalah figur yang paling potensial. Walaupun demikian, ada beberapa persoalan yang perlu dicermati bila Trah Rau benar-benar maju dalam Pilkada Pandeglang.
Pertama, Trah Rau tampaknya memiliki profil yang sama dengan petahana.
Kedua Trah itu memiliki ‘modal politik’ yang baik. Elektabilitas mereka berdasarkan ‘modal politik’, seperti kultur, darah, finansial, dan semacamnya.
“Jika trah rau maju dan mesin politik ‘rau’ dan pendukungnya bekerja maksimal. Dalam situasi ketika Trah Rau dan Trah Dim berebut ceruk suara yang sama,” ujarnya. (Bt72)***
Komentar