Banten72- Massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pandeglang (Gempa) berunjuk rasa di depan Kantor Kemenag Pandeglang, Selasa (6/12/2022).
Dalam aksinya massa yang dikomandoi salah satu orator, Yolan Muzaki menuduh ada oknum Kemenag diduga memotong dana bantuan tiga program Kelompok Kegiatan Guru (KKG), Muayawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Tahun 2022 .
Menurut informasi, aksi tersebut tidak mendapat tanggapan serius dari Kemenag, karena pihak Kemenag menilai aapirasi tudingan mahasiswa itu tidak benar dan tidak mendasar.
“Kami menerima laporan adanya dugaan pemotongan bantuan program pusat oleh Oknum Kemenag. Untuk itu kami menuntut agar di usut secara tuntas,” kata Koordinator Lapangan aksi unjuk rasa Gempa, Yolan Muzaki dalam orasinya di depan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, Selasa (6/12/2022).
Menurut dia, pihaknya menerima laporan dan advokasi dari Kecamatan Banjar dan Munjul. Diduga adanya dugaan pemotongan anggaran program bantuan untuk Kelompok Kerja Guru (KKG), KKM, MGMP tahun 2022.
“Bantuan itu untuk memaksimalkan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) serta kapasitas guru terhadap pengembangan tenaga pendidik. Sesuai tujuan dari program tersebut adalah untuk mendukung komponen operasional dalam pelaksanaan mutu madrasah melalui pengembangan profesi berkelanjutan,” katanya.
Perlu diketahui bersama bahwasannya Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang menerima Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari PPK Kementerian agama RI melalui Direktorat Jendral Pendidikan Islam (Dirjen Pendis). Alokasinya bantuan tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Pandeglang.
Tidak benar
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang , H Amin Hidayat mengatakan, bahwa tudingan dari massa Gempa itu tidak benar.
“Kayaknya salah itu laporannya,” katanya.
Meski demikian Amin mengetahui siapa yang melakukan aksi dan mereka itu dari kampus mana. “Sudah laporannya tidak mendasar , dan kami menyangkan kelompok massa itu berunjuk rasa tanpa rambu-rambu. Aksi itu memang wajar dan bagian aspirasi, namun ingat ingat sebagai warga negara baik seyogyanya tidak melakukan aksi dengan kata- kata tidak wajar ditulis dalam spanduk atau kertas karton saat aksi berlangsung,” ujarnya.
Selain itu, Amin juga mengaku akan mempelajari dulu aspirasi sampai menuliskan kata-kata kasar dan tidak wajar. “Nanti akan kami bahas bersama tim dan kami ada bukti foto aksinya,” ujarnya.
Hal hampir senada dikatakan Anggota Pokja KKM Achmad Wahyudin. Menurut dia, bahwa tudingan dari massa Gempa tidak benar.
“Tidak ada potongan karena memang bantuan itu tidak lewat Kemenag. Baik bantuan ke Pokja KKG, MGMP, maupun KKM itu ditransfer dari pusat ke rekening masing-masing pokja,” katanya.
Wahyudin menegaskan, bahwa bantuan program dari pusat sangatlah bagus. Dalam rangka peningkatan mutu keprofesian berkelanjutan.
“Kalau dulu itu biayanya besar buat KKM kalau hasil uang sendiri. Tapi ini didukung bantuan pusat dan berharap programnya terus berkelanjutan,” katanya.(Bt72)***
Komentar