BANTEN72 – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meyakini kebijakan pendidikan gratis di satuan pendidikan negeri. Mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri (PTN), dapat direalisasikan pada 2028.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, mengatakan pemerintah dan DPR masih memetakan kebutuhan anggaran untuk program tersebut. Said juga menyebutkan bahwa kebutuhan anggaran untuk menjalankan kebijakan tersebut diperkirakan mencapai Rp302 triliun per tahun.

“Komitmen kami nanti baru di 2028. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, sekarang baru kita mapping berapa kebutuhan untuk SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi,” kata Said di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9) lalu.

Said mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk pendidikan gratis jenjang SD hingga SMA diperkirakan mencapai Rp210 triliun. Sementara untuk perguruan tinggi dibutuhkan sekitar Rp92 triliun.

“Hitungan sementara dibutuhkan sekitar hampir kalau SD, SMP, SMA secara keseluruhan itu sekitar Rp210 triliun. Kemudian perguruan tinggi Rp92 triliun, artinya hampir Rp302 triliun,” jelasnya.

Ditambahkannya, pemerintah bersama DPR saat ini tengah melakukan uji coba untuk memetakan kebutuhan anggaran pendidikan gratis. Pada tahun 2026 ini, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp5 triliun untuk pelaksanaan uji coba tersebut.

“Kita coba pilot project Rp5 triliun dulu, sekarang ini kemampuannya. Tapi insya Allah di 2028 akan menjadi kenyataan,” ujar Said.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan, Pemerintah masih menyusun grand design pendidikan sebelum menentukan kebutuhan anggaran secara lebih rinci. Pemerintah juga akan mengevaluasi penggunaan anggaran pendidikan yang saat ini mencapai sekitar Rp 824 triliun per tahun

“Ini kan ada yang di pusat, ada yang masuk ke daerah (APBD),” ucap Suahasil di Gedung Bank Indonesia, Jakarta.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya agar program pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) dapat disiapkan secepat mungkin dengan tetap mempertimbangkan tahapan pelaksanaan dan kemampuan fiskal negara. Hal ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Presiden juga membentuk tim khusus untuk menghitung anggaran program pendidikan PTN gratis. Tim tersebut akan dipimpin Menko PMK Pratikno. Tim ini akan segera bekerja dengan harapan 1 bulan ke depan sudah ada hasil perhitungan anggaran. Selanjutnya, hasil tersebut akan dilaporkan ke Presiden Prabowo untuk ditentukan langkah dan tahapan selanjutnya.*