BANTEN72 – Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, H. Mulyadhi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), melaksanakan agenda reses tahun 2025 dengan turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Reses ini merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota legislatif yang bertujuan untuk menjaring masukan, keluhan, dan harapan warga yang nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
“Reses adalah bagian dari kewajiban wakil rakyat yang diatur dalam Undang-undang. Tujuannya adalah turun ke masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi sebagai bahan masukan dalam arah kebijakan pembangunan daerah,” ujar H. Mulyadhi kepada wartawan, Kamis (14/8/2025).
Sebagai anggota Komisi II DPRD Pandeglang yang membidangi sektor pertanian, H. Mulyadhi menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan berbagai isu strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan petani, terutama terkait peningkatan infrastruktur pertanian, seperti irigasi, jalan usaha tani, dan akses distribusi hasil panen.
“Kita akan dorong peningkatan alokasi anggaran untuk infrastruktur pertanian dan sarana pendukung lainnya. Aspirasi dari masyarakat ini penting untuk mempercepat pembangunan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi Pandeglang,” jelasnya.
Selain sektor pertanian, H. Mulyadhi juga menerima berbagai aspirasi dari warga terkait perbaikan infrastruktur jalan, pendidikan, layanan kesehatan, serta bantuan sosial yang menyasar masyarakat kurang mampu.
Ia menegaskan bahwa seluruh masukan yang diterima akan dibawa ke forum DPRD untuk dibahas bersama eksekutif dan diupayakan terealisasi melalui program kerja pemerintah daerah.
“Kami tidak hanya mencatat, tapi juga akan kawal agar aspirasi ini menjadi kebijakan nyata. Ini adalah bentuk komitmen kami sebagai perwakilan rakyat,” pungkasnya.
Kegiatan reses tersebut juga mendapat sambutan antusias dari warga yang berharap kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi membawa dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan. (Bt72)*
Komentar