Oleh: Eko Supriatno
“Bangsa ini tak roboh oleh angka yang minus,
melainkan oleh pejabat yang minus nurani.”
Di panggung sejarah bangsa, reshuffle kabinet selalu menjadi momen yang memantik rasa ingin tahu, harapan, sekaligus kecemasan. Ia ibarat pintu besar yang dibuka di tengah jalan panjang, menyingkap wajah baru, tapi juga bayang-bayang lama yang tak kunjung usai. Politik Indonesia, seperti halnya budaya kita yang sarat simbol, penuh dengan paradoks: yang diagungkan hari ini bisa menjadi olok-olok esok hari, yang dipuja sebagai penyelamat bisa terperosok sebagai pesakitan.
Begitulah kini, ketika sorotan tertuju pada kursi Menteri Keuangan. Sri Mulyani, teknokrat kelas dunia, dipaksa turun dari panggung. Sebagai gantinya, naiklah Purbaya Yudhi Sadewa—nama yang mungkin akrab di ruang seminar, tapi asing di ruang kebijakan fiskal global. Reshuffle ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan drama politik yang sarat simbol. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto kerap mengutip ayahandanya, Soemitro Djojohadikusumo, sang begawan ekonomi, seolah hendak menegaskan garis keturunan intelektual.
Kontroversi Awal
Namun, di sinilah paradoks itu menganga. Soemitro, dengan gagasan Soemitronomics-nya, menekankan keseimbangan antara pertumbuhan, keadilan sosial, dan kredibilitas fiskal. Ekonomi baginya bukan sekadar angka, melainkan etika, keberanian moral, dan keberpihakan pada rakyat. Sedangkan hari ini, nama besar itu berisiko tereduksi menjadi jargon politik, sekadar tempelan narasi di spanduk kekuasaan.
Purbaya sendiri, baru sehari menjabat, sudah menyalakan kontroversi. Ketika menanggapi gelombang protes Gerakan 17+8, ia menyebutnya hanya suara segelintir rakyat kecil, sembari percaya diri menjanjikan pertumbuhan 6–7 persen sebagai obat mujarab. Kata-kata itu terdengar dingin di telinga rakyat, lebih menyerupai kalkulasi statistik ketimbang empati.
Padahal, sejarah negeri ini mengajarkan, demonstrasi tak pernah lahir semata karena perut lapar, melainkan karena ketidakadilan yang mencengkeram. Reformasi 1998 adalah bukti paling sahih: mahasiswa turun bukan demi angka pertumbuhan, tetapi demi runtuhnya tirani.
Paradoks makin kental ketika kita menimbang ucapan Purbaya dengan kenyataan. Pasar membaca kata-kata Menteri Keuangan sebagai sinyal kebijakan—salah sedikit bisa mengguncang kurs, menebar ketidakpastian, dan menggerus kepercayaan. Publik, sebaliknya, membaca dengan mata hati: kesombongan pejabat adalah cermin jauhnya mereka dari penderitaan rakyat.
Ujian Soemitronomics
Di sinilah relevansi Soemitronomics kembali diuji. Warisan intelektual Soemitro bukan sekadar analisis ekonomi, melainkan filosofi pembangunan yang menolak pembangunan semu. Ia menegaskan bahwa ekonomi harus berpijak pada keadilan sosial, keberanian reformasi struktural, dan partisipasi rakyat. “Pembangunan tanpa demokrasi hanyalah menara pasir,” begitu pesan yang kerap ia gaungkan.
Lalu, apa yang kita saksikan hari ini? Apakah reshuffle ini sebuah restorasi visi, atau hanya panggung drama politik yang sibuk menjaga citra? Apakah kita sedang melanjutkan gagasan Soemitro, atau sekadar menjadikan namanya sebagai dekorasi retoris?
Reshuffle bukanlah sekadar pergantian wajah, tetapi ujian tentang arah bangsa. Dan di tengah riuhnya janji pertumbuhan, kita diingatkan kembali bahwa bangsa ini tidak runtuh karena angka minus, melainkan karena pejabat minus empati.
Sejarah politik Indonesia selalu penuh paradoks: yang dipuja cepat menjadi bahan ejekan, yang diagungkan mudah terperosok ke dalam kubangan kritik. Bangsa ini pernah terpukau oleh jargon-jargon manis, pernah pula terperdaya oleh ilusi angka-angka pertumbuhan.
Kini, di bawah cahaya lampu reshuffle kabinet, seorang tokoh baru naik ke panggung: Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan yang menggantikan Sri Mulyani. Namun, panggung politik bukan sekadar ruang untuk berpose dengan jas dan dasi. Ia adalah arena di mana setiap kata bisa mengguncang pasar, setiap gestur bisa menyalakan bara kritik, setiap keyakinan bisa berbalik menjadi bumerang.
Baru sehari menjabat, Purbaya sudah mengeluarkan kalimat yang mengiris telinga publik: menganggap tuntutan demonstran sebagai “suara sebagian kecil rakyat kecil.” Pernyataan yang mungkin lahir dari keyakinan, tetapi terdengar sebagai kesombongan.
Optimisme Semu
Ironi itu makin terasa ketika optimisme berlebihan dijajakan seakan-akan pertumbuhan 6–7 persen cukup untuk membungkam kritik. Padahal, sejarah bangsa ini sudah terlalu sering memberi pelajaran: rakyat tidak pernah lapar semata karena angka, melainkan karena ketidakadilan yang terasa nyata. Demonstrasi bukan sekadar soal perut kosong, tetapi jeritan tentang kesenjangan, tentang kebijakan yang gagal menyentuh denyut kehidupan sehari-hari.
Pasar, yang dingin dan kalkulatif, membaca sinyal dengan cara lain. Ucapan seorang Menteri Keuangan bukan sekadar retorika, melainkan arah angin kebijakan. Sinyal yang overconfident dapat menjadi racun, mengusir modal, melemahkan kurs, memicu gejolak.
Publik, sebaliknya, membaca dengan mata hati: kesombongan pejabat adalah cermin jauhnya mereka dari penderitaan rakyat.
Bangsa ini tidak butuh seorang “orator optimisme”, tetapi nakhoda yang tenang, jernih, dan berani menundukkan kepala untuk mendengar. Sebab, jabatan bukanlah mahkota pribadi, melainkan amanah kolektif.
Menteri Keuangan, lebih dari siapa pun, adalah wajah fiskal Indonesia di mata dunia. Dan wajah itu—apakah ramah atau congkak—akan menentukan kepercayaan rakyat di dalam negeri maupun investor di luar negeri.
Maka, ketika reshuffle disebut sebagai momentum, pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah kita sedang menyaksikan kebangkitan paradigma ekonomi baru, atau hanya mengulang pola lama dengan wajah segar? Apakah Soemitronomics yang digadang-gadang akan benar-benar memberi arah, atau sekadar jargon penghibur di tengah badai?
Yang jelas, rakyat sudah terlalu sering tertipu: oleh mereka yang datang dengan wajah polos “plongak-plongok”, hingga mereka yang masuk dengan gaya jumawa. Kini, bola nasib ada di tangan Purbaya—ia bisa memilih untuk rendah hati membangun kredibilitas fiskal, atau membiarkan overconfidence menggiring bangsa ke jurang ketidakstabilan.
Ritual Politik
Indonesia kembali dihadapkan pada panggung reshuffle yang lebih menyerupai drama politik ketimbang strategi pembangunan. Presiden Prabowo Subianto mencopot Sri Mulyani—sosok yang, suka tidak suka, telah menjadi simbol disiplin fiskal Indonesia di mata dunia—dan menggantinya dengan nama yang terdengar teknokratis, tetapi minim jam terbang dalam mengelola fiskal negara.
Publik pun dibuat bertanya: apakah ini keputusan rasional, atau sekadar ritual politik belaka?
Ironinya, langkah ini datang dari seorang Presiden yang kerap mengutip nama besar Soemitro Djojohadikusumo, ayahnya, sebagai inspirasi. Namun di sinilah paradoks itu lahir. Soemitronomics, yang sejatinya menekankan keseimbangan antara pertumbuhan, keadilan sosial, dan kredibilitas kebijakan, justru berisiko dipersempit menjadi jargon simbolik. Presiden tampak lebih sibuk merawat citra ketimbang merawat visi ekonomi jangka panjang.
Apakah ini bentuk “restorasi ekonomi nasional” ala Soemitro, atau sekadar politik dinasti yang melupakan substansi warisan intelektualnya?
Jika Soemitro menegaskan bahwa ekonomi harus berdiri di atas kejujuran intelektual dan keberanian moral, maka kebijakan ini justru menimbulkan pertanyaan serius: apakah kita sedang menuju kemandirian ekonomi, atau justru tengah menggelar panggung ilusi pembangunan?
Publik wajar bertanya dengan getir: benarkah Prabowo memahami Soemitronomics, atau justru berjarak dari nilai-nilai yang diwariskan ayahnya sendiri?
Reshuffle kabinet kali ini bukan sekadar pergantian kursi, melainkan potret dari ketegangan antara politik dan ekonomi. Bayangkan, seorang Menteri Keuangan kelas dunia, Sri Mulyani—yang selama dua dekade menjadi wajah kredibilitas fiskal Indonesia—harus mundur bukan karena gagal menjaga fiskal, melainkan karena keputusan politik yang lebih cepat bergulir dibanding analisis APBN.
Ironi Kekinian
Paradoks makin terasa ketika Prabowo kerap menyebut nama ayahnya, sang begawan ekonomi. Soemitronomics sejatinya mengajarkan pembangunan mandiri berbasis industri nasional, keberanian reformasi struktural, dan konsistensi dalam kebijakan.
Namun kini, warisan intelektual itu justru berisiko tergelincir menjadi sekadar narasi reaktif, di mana Menteri bukan dipilih karena visi jangka panjang, melainkan diganti ketika tekanan politik memuncak.
Jika Soemitro membangun Program Benteng untuk menegakkan kedaulatan ekonomi dari cengkeraman kolonial, maka generasi setelahnya perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam benteng semu—sekadar merawat citra tanpa membangun struktur ekonomi yang kokoh.
Soemitro Djojohadikusumo adalah sosok yang lebih dari sekadar begawan ekonomi. Ia bukan hanya ekonom yang berkutat dengan angka dan grafik, melainkan seorang pemikir yang menolak membiarkan pembangunan kehilangan jiwa.
Soemitronomics—sebuah istilah yang perlahan mengendap dalam diskursus intelektual Indonesia—bukan aliran teknokratis yang kaku, melainkan filsafat pembangunan yang berakar pada etika, keadilan, dan kemandirian bangsa.
Di dalamnya, kita menemukan jejak Plato dengan harmoni sosial, Aristoteles dengan oikonomia, Adam Smith dengan tangan tak terlihat, hingga Keynes dan Schumpeter dengan dinamika pasar serta creative destruction. Namun Soemitro tidak sekadar menyalin; ia menanamkan konteks Indonesia—dengan keragaman masyarakat, dualisme ekonomi, dan luka kolonial yang belum kering.
Di sinilah Soemitronomics tampil bukan sebagai doktrin asing, melainkan narasi asli bangsa yang ingin berdiri tegak di hadapan dunia.
Bagi Soemitro, ekonomi tak pernah netral. Ia selalu berkelindan dengan politik, dan hanya bisa tumbuh di tanah demokrasi. “Pembangunan tanpa demokrasi adalah menara pasir,” begitu kira-kira semangatnya.
Dari Rotterdam hingga Jakarta, dari PRRI hingga Orde Baru, ia menegaskan bahwa kebebasan sipil adalah prasyarat pertumbuhan ekonomi yang sehat. Tak heran, gagasannya menolak etatisme totalitarian. Ia memperjuangkan partisipasi rakyat sebagai aktor utama pembangunan.
Masyarakat sipil—LSM, koperasi, serikat, hingga kelompok tani—bukan sekadar penonton, melainkan pelaku. Di sini, Soemitronomics melampaui hitungan PDB. Ia adalah politik ekonomi yang menempatkan manusia sebagai pusat, bukan sekadar alat produksi.
Namun, ketika kita menoleh pada konteks hari ini—misalnya Banten—ironi itu terasa perih. Ekonomi daerah masih ditopang pajak kendaraan bermotor, sementara sektor riil seperti industri pengolahan, pertanian modern, dan ekonomi kreatif berjalan terseok-seok.
Utang daerah yang menumpuk lebih terasa sebagai beban ketimbang vitamin pertumbuhan. PIK 2 menjadi simbol paradoks: kilau yang menipu, mengalirkan royalti, tapi meninggalkan debu merkuri. Pertumbuhan di atas kertas tampak “sehat”, tapi rapuh menopang masa depan.
Inilah yang sesungguhnya ditolak oleh semangat Soemitronomics: pembangunan semu yang hanya menguntungkan segelintir makelar ekonomi.
Kompas Moral
Maka, Soemitronomics hari ini harus dibaca bukan hanya sebagai arsip pemikiran, melainkan sebagai kompas moral. Ia mengingatkan bahwa pembangunan sejati bukan sekadar proyek statistik, melainkan proses kultural yang menumbuhkan martabat rakyat.
Program seperti efisiensi kapital, koperasi desa, atau makan bergizi gratis hanya akan bermakna jika benar-benar menyalakan harapan rakyat, bukan sekadar retorika birokrasi.
Kita membutuhkan keberanian untuk keluar dari pola lama: menambang habis-habisan, memungut pajak kendaraan, lalu berutang demi menutup lubang fiskal. Jalan pembaruan menuntut kreativitas, inklusi, dan kesadaran bahwa ekonomi adalah soal hidup bersama.
Inilah inti Soemitronomics: menolak pembangunan yang membunuh jiwa, dan menghidupkan ekonomi yang berpihak pada rakyat.
Dan barangkali, di tengah hiruk-pikuk wacana ekonomi hari ini, suara Soemitro kembali menggema: “Bangunlah ekonomi yang membebaskan, bukan yang memperbudak. Bangunlah ekonomi yang menghidupkan rakyat, bukan yang mematikan jiwa bangsa.”*
Penulis, Peneliti di Badan Riset dan Inovasi Mathla’ul Anwar (BRIMA), Dosen Universitas Mathla’ul Anwar Banten.
Komentar