Pemerintahan Prabowo-Gibran Tingkatkan Akses Kesehatan Gratis

BANTEN72 — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meluncurkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Program ini dirancang untuk menjangkau 60 juta warga pada tahun 2025 dan hingga 200 juta orang dalam lima tahun mendatang.

Fokus utamanya adalah mencegah penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, dan diabetes yang menjadi penyebab utama kematian di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program ini bertujuan utama untuk pencegahan.

“Kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. Program ini tidak hanya untuk mengobati, tetapi juga untuk mendeteksi dini penyakit yang dapat dicegah,” ujar Prabowo dalam peluncuran program tersebut.

Baca juga:  Masyarakat Diimbau Hadiri Pesta Rakyat Pelantikan Prabowo-Gibran Dengan Tertib

Anggaran sebesar Rp4,7 triliun dari APBN 2025 telah dialokasikan untuk mendukung inisiatif ini, yang juga diharapkan mampu menurunkan beban biaya kesehatan nasional.

Dedek Prayudi, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, menyatakan bahwa langkah ini merupakan komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menurunkan angka kematian akibat penyakit kardiovaskular.

“Skrining rutin yang menjangkau semua lapisan masyarakat adalah cara terbaik untuk memastikan kesehatan jangka panjang,” jelas Dedek.

Baca juga:  Jemaah Haji Asal Pandeglang Dalam Kondisi Sehat di Mekkah, Terus Mengikuti Tahapan Ibadah Haji

Ia menambahkan bahwa deteksi dini dapat mencegah kondisi yang lebih serius, terutama pada penyakit seperti hipertensi dan kolesterol tinggi.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Widyawati, menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam program tersebut.

“Program ini memberikan kesempatan kepada warga untuk mendapatkan layanan kesehatan berkualitas tanpa biaya. Masyarakat yang berulang tahun di 2025 dapat memanfaatkan pemeriksaan ini dengan mudah melalui puskesmas terdekat,” ungkapnya.

Ketua Tim Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes, Rima Damayanti, juga menjelaskan pentingnya koordinasi dengan BPJS Kesehatan.

“Skrining mungkin gratis, tetapi tindak lanjutnya memerlukan kepesertaan BPJS yang aktif,” ujarnya.

Baca juga:  DPR Apresiasi Komitmen Pemerintah Berantas Judi Online

Ia menambahkan bahwa masyarakat memiliki waktu 30 hari untuk mengaktifkan atau mendaftarkan kepesertaan BPJS agar tetap dapat memanfaatkan layanan ini secara optimal.

Dengan pelaksanaan yang dimulai pada Februari 2025, program ini diharapkan dapat menghadirkan senyum sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pemerintah memastikan layanan ini tersedia di berbagai faskes, mencakup semua kelompok usia, mulai dari bayi hingga lanjut usia.

Langkah nyata ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.*

Komentar