BANTEN72 – Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Penguatan mitigasi dinilai penting dilakukan secara terencana dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.

Presiden Prabowo menilai posisi Indonesia yang berada di kawasan cincin api membuat risiko bencana harus menjadi perhatian berkelanjutan. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk memperkuat alokasi anggaran sekaligus menyiapkan sarana penanggulangan bencana.

“Jadi persiapan mengatasi mitigasi, jangan menunggu kejadian. Jauh sebelumnya harus kita siapkan,” ujar Prabowo.

Presiden Prabowo juga mengapresiasi langkah berbagai unsur pemerintah yang telah bekerja menangani bencana di sejumlah daerah. Respons tersebut tetap perlu dievaluasi agar setiap penanganan dapat menjadi dasar penyempurnaan strategi mitigasi dan kesiapsiagaan berikutnya.

“Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan cincin api atau ring of fire harus selalu siap menghadapi bencana,” tegasnya.

Selain penguatan sarana, pemerintah juga didorong memanfaatkan teknologi untuk mempercepat penanganan ketika bencana terjadi. Penggunaan drone untuk membawa dan menjatuhkan air serta pengembangan teknologi modifikasi cuaca menjadi bagian dari opsi yang perlu dipersiapkan.

Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menilai penguatan mitigasi tidak dapat hanya mengandalkan anggaran lembaga tersebut. Kementerian dan lembaga lain perlu mengambil peran sesuai bidang masing-masing agar upaya pencegahan bencana dapat berjalan lebih menyeluruh.

“Jadi perlu kita pahami kalau dana mitigasi itu jangan dilihat di BNPB saja. Kami itu adalah aktor kecil, tapi aktor yang besar itu adalah kementerian lembaga,” kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan.

Berton menjelaskan, integrasi mitigasi dapat dilakukan melalui berbagai sektor, termasuk pendidikan, pekerjaan umum, kesehatan, dan dunia usaha. Di sektor pendidikan, misalnya, anggaran dapat diarahkan untuk penyusunan kurikulum kebencanaan, pelatihan guru, hingga pembangunan sekolah yang lebih tahan terhadap bencana.

Menurutnya, BNPB tetap memiliki posisi penting sebagai pengarah dan koordinator agar berbagai program tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk memastikan seluruh sumber daya mitigasi digunakan secara efektif.

“BNPB perlu ada? Ya perlu untuk membuat berbagai koordinasi kegiatan-kegiatan mitigasi dari semua lini, pusat, daerah, publik, swasta, pemimpin masyarakat, tua muda,” pungkas Berton.*