BANTEN72 – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui berbagai insentif di sektor perumahan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah subsidi.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat realisasi program pembangunan dan kepemilikan rumah bagi masyarakat sekaligus mendukung target penyediaan hunian yang lebih luas dan merata di seluruh Indonesia.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak perlu khawatir terhadap potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pembebasan BPHTB dan PBG bagi rumah MBR. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Masa Bakti 2026–2031.

Tito menjelaskan bahwa kebijakan pembebasan tersebut merupakan langkah nyata pemerintah dalam mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

“Pembangunan rumah MBR akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas sektor konstruksi dan perdagangan bahan bangunan, serta memperluas basis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun-tahun berikutnya,” jelas Tito.

Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah pertama, kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG juga diharapkan mampu mengurangi beban biaya yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam proses kepemilikan rumah subsidi. Di sisi lain, insentif PPN DTP turut memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh hunian dengan harga yang lebih terjangkau.

Tito juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawal pelaksanaan program perumahan rakyat di berbagai daerah. Ia meminta para pengembang untuk melaporkan wilayah yang masih menghambat implementasi program tersebut agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.

“Saya ingin mendapatkan data dari teman-teman pengembang daerah mana saja yang mempersulit, daerah-daerah mana yang lemot. Saya mau buat Zoom meeting tersendiri kepada mereka dan bila perlu saya buat surat teguran kepada mereka,” ujarnya.

Pemerintah meyakini bahwa pembangunan perumahan memiliki efek berganda yang besar bagi perekonomian nasional. Selain meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses terhadap hunian yang layak, sektor perumahan juga mampu mendorong pertumbuhan industri pendukung, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat aktivitas ekonomi daerah.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pengembang, kebijakan pembebasan BPHTB, PBG, serta pemberian insentif PPN diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kepemilikan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.*