BANTEN72 – Indonesia mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan diplomasi global dengan resmi menjadi anggota Board of Peace, sebuah badan internasional yang berfokus pada penyelesaian konflik dan stabilisasi wilayah bergejolak, termasuk di Gaza, Palestina. Keikutsertaan Indonesia dinilai sebagai langkah strategis yang menyelaraskan diplomasi, keamanan, dan akselerasi ekonomi nasional.
Keputusan ini kemudian mendapat penilaian positif dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyebut peran Indonesia dalam Board of Peace sebagai “bukti diplomasi cerdas” yang memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, sekaligus menunjukkan solidaritas nyata terhadap rakyat Palestina dan komitmen kuat bangsa ini dalam mendorong proses perdamaian berkelanjutan.
“Langkah Presiden Prabowo adalah wujud nyata politik luar negeri bebas aktif yang sejak awal menjadi prinsip dasar Indonesia. Bergabung dalam Board of Peace menunjukkan bahwa kita konsisten menjalankan amanat konstitusi untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujar Dave.
Ia menilai, partisipasi ini memperkuat posisi diplomasi Indonesia di mata dunia Islam sekaligus menjadi bukti solidaritas bangsa terhadap perjuangan rakyat Palestina.
“Kehadiran Indonesia memperkuat posisi diplomasi kita di mata dunia Islam. Ini bukan sekadar simbol solidaritas, tetapi juga bukti bahwa Indonesia selalu berdiri bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-hak mereka,” tegasnya.
Dukungan serupa datang dari organisasi pemuda. M. Imam Satria Jati, Ketua DPD KNPI Kalimantan Selatan, menyatakan bahwa keanggotaan Indonesia di Board of Peace merupakan momentum penting bagi bangsa ini untuk menunjukkan kemampuan diplomasi yang tidak hanya menjaga perdamaian tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, diplomasi kini telah bertransformasi menjadi mesin utama dalam membuka ruang stabilitas politik yang berdampak positif terhadap perdagangan, investasi, dan kerja sama internasional yang konkret.
“Langkah ini bukan sekadar seremoni diplomatik, melainkan bukti nyata keberhasilan urusan luar negeri yang mengintegrasikan agenda perdamaian dengan mesin pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Imam.
Ia melihat bahwa Board of Peace membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi “pemecah masalah” (problem solver) dalam konflik global, sekaligus memperkuat citra bangsa sebagai negara yang aktif dalam merespons tantangan keamanan dan ekonomi dunia.
“Di sini, keamanan tidak lagi dipandang hanya sebagai pertahanan fisik, melainkan hasil dari konstruksi perdamaian inklusif yang melibatkan kolaborasi antarnegara anggota untuk berbagi praktik terbaik dalam menangani konflik secara damai,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Imam menegaskan bahwa suara Indonesia kini semakin diperhitungkan sebagai aktor konstruktif yang mampu mendorong tatanan internasional yang lebih adil.
“Diplomasi sebagai mesin ekonomi. Diplomasi kini telah bertransformasi menjadi mesin ekonomi utama di mana perdamaian berperan sebagai katalisator krusial bagi kemakmuran global,” ucapnya.
Melalui terciptanya lingkungan yang stabil akibat resolusi konflik, ruang aman bagi perdagangan dan investasi dapat terbuka lebar, yang kemudian dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia melalui Board of Peace untuk mengonversi hubungan diplomatik menjadi kerja sama ekonomi konkret.
Dengan langkah strategis ini, Indonesia tidak hanya menjaga keamanan dan stabilitas global tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdagangan, investasi, dan kerja sama teknologi yang lebih luas, memperkuat posisi bangsa ini sebagai mitra strategis yang dihormati di pentas dunia.*
Komentar