BANTEN 72 – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten menekankan kepada para pengawas ketenagakerjaan bekerja dengan maksimal dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Banten.
“Saya senantiasa menekankan demikian. Termasuk saat pengukuhan Pengurus DPD APKI Banten Periode 2026-2029 pada Selasa.15 September 2026 beberapa pekan lalu,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnakertrans) Provinsi Banten Septo Kalnadi, Selasa (22/2026).
Septo mengatakan dirinya berpesan kepada para pengurus menjadikan tugas pengawasan ketenagakerjaan sebagai amanah.
” Amanah untuk menjaga 4,8 juta pekerja di Banten agar bekerja dengan layak, aman, dan produktif,” kata Septo Kalnadi.
Septo juga menekankan Pengurus DPD APKI Banten periode 2026-2029 mampu menjalankan tugasnya dalam rangka pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Banten menjadi lebih baik lagi.
Ia mengatakan, peran APKI sangat strategis karena Banten saat ini adalah episentrum hilirisasi nasional. Ada Kawasan Industri terbesar, ada smelter, ada pembangunan EBT. Investasi masuk, pabrik berdiri.
Tapi bersamaan dengan itu, kata Septo, risiko juga meningkat seperti kecelakaan kerja, PHK massal, pelanggaran norma, dan perselisihan industrial.
“Di titik inilah peran Pengawas Ketenagakerjaan menjadi sangat vital sebagai “garda terdepan” negara di lapangan. Bapak/Ibu adalah wajah pemerintah di perusahaan,” kata Septo Kalnadi.
Selanjutnya, kata dia, harapan dan sinergi pemerintah Provinsi Banten kepada DPD APKI 2026- 2029 menitipkan untuk pengurus baru yakni, perkuat profesionalitas dan Integritas kareba era digital menuntut semua pihak untuk bekerja berbasis data.
“Manfaatkan SIPENG, LAPOR K3, dan data Sisnaker. Dan yang paling penting jaga marwah profesi. Satu tindakan tercela bisa merusak kepercayaan 1000 pengawas lainnya,” kata Septo menekankan.
“Kita tidak datang untuk menutup perusahaan. Kita datang untuk memastikan perusahaan patuh, pekerja terlindungi, dan produksi tetap jalan. Lakukan pembinaan dulu, baru penindakan. Itu prinsip kita,” kata Septo menambahkan.
Septo juga mengajak pengurus APKI agar memperkuat kolaborasi Pentahelix karena Pemerintah tidak bisa jalan sendiri.
“Saya minta DPD APKI aktif bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota, APINDO untuk pembinaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk edukasi pekerja, dan Akademisi untuk peningkatan kompetensi,” kata Septo Kalnadi.*
Komentar