BANTEN72– Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, Farid Muhajirin, menegaskan komitmennya untuk tetap bersikap kritis dalam menyikapi berbagai persoalan, khususnya kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat.
Politisi muda dari Fraksi Partai NasDem tersebut menyatakan bahwa sikap kritis merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan politiknya sebagai wakil rakyat.
Farid yang memiliki latar belakang sebagai aktivis muda dan santri milenial lulusan Pondok Pesantren Al Hidayah Cisantri, menegaskan akan terus mengawal kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang.
“Saya akan tetap kritis terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, terlebih untuk hal-hal yang bersifat krusial,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (4/4/2026).
Ia menjelaskan, fokus kerjanya saat ini tertuju pada sektor pembangunan sosial, pendidikan, dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat, saya berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan,” katanya.
Sebagai anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 yang meliputi Kecamatan Cipeucang, Cimanuk, Banjar, Mekarjaya, dan Mandalawangi, Farid mengaku prihatin terhadap kondisi masyarakat yang masih membutuhkan banyak perhatian.
Menurutnya, berbagai aspirasi warga hasil reses harus segera ditindaklanjuti, terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian, perikanan, peternakan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
“Banyak aspirasi yang harus diperjuangkan, mulai dari pertanian hingga ekonomi kesejahteraan. Tugas kami adalah fokus menyuarakan kepentingan masyarakat, meski saat ini anggaran dewan masih terbatas,” jelasnya.
Ia juga mendorong Pemkab Pandeglang untuk memberikan dukungan konkret, termasuk subsidi bagi para petani, peternak guna meningkatkan produktivitas sektor tersebut.
Selain dikenal sebagai salah satu anggota DPRD termuda, Farid juga merupakan peraih suara terbanyak dari partainya di Dapil 2 pada Pemilu 2024 dengan raihan 5.753 suara.
Dalam kesempatan itu, ia turut menyoroti keterbatasan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat.
“Kita memiliki banyak potensi daerah yang bisa dikembangkan, namun alokasi pokir masih terbatas. Kami berharap ke depan anggaran tersebut dapat ditingkatkan,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Farid juga mendorong Pemkab Pandeglang untuk lebih aktif menjalin komunikasi dan mengusulkan program bantuan ke pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam mengajukan bantuan ke pemerintah pusat agar kesejahteraan masyarakat bisa meningkat secara merata,” pungkasnya. (Bt72)***
Komentar