Sekolah Rakyat Terus Diperluas

BANTEN72 – Pemerintah terus memperluas penyelenggaraan program Sekolah Rakyat sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai wilayah Indonesia.

Seskab Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Saat ini sebanyak 265 Sekolah Rakyat telah selesai dibangun dan tersebar di 131 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” kata Seskab.

Teddy menyebut Sekolah Rakyat merupakan langkah nyata pemerintah dalam memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem agar memiliki kesempatan meraih cita-cita.

“Sekolah Rakyat, membuka jalan semua anak menuju masa depan,” ucap Teddy.

Ia menambahkan, melalui program ini lebih dari 45 ribu anak mendapatkan kesempatan mengakses pendidikan serta memperoleh fasilitas pendukung untuk menunjang kehidupan dan proses belajar mereka.

“Lebih dari 45 ribu anak jalanan kini memiliki kesempatan untuk kembali bersekolah. Tidak hanya mendapatkan pendidikan, mereka juga memperoleh tempat tinggal yang layak, fasilitas belajar dan olahraga yang memadai, makanan bergizi, serta layanan kesehatan yang terjamin,” terang Teddy.

Pemerintah juga menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik dan pengasuh. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, kementeriannya berperan memastikan kesiapan kelembagaan serta pemenuhan kebutuhan guru dan pengasuh agar kegiatan pendidikan berjalan optimal.

“Begitu ada program Sekolah Rakyat, Kementerian PANRB mempunyai tugas untuk memastikan penyediaan guru dan pengasuh, termasuk pemenuhan kuota pengasuh. Demikian juga untuk memastikan bagaimana kelembagaan Sekolah Rakyat ini dipersiapkan,” kata Rini.

Ia menegaskan, penghitungan kebutuhan tenaga pendidik diperlukan untuk memastikan ketersediaan guru sesuai kebutuhan masing-masing sekolah, termasuk pengajar mata pelajaran muatan lokal dan tenaga pengasuh.

“Karena tentunya Kementerian Sosial juga harus menghitung berapa kebutuhan guru, tadi sudah disampaikan muatan-muatan lokal dan lainnya yang masih perlu guru, untuk pengasuh dan sebagainya,” tuturnya.

Menurutnya, pemenuhan tenaga pendidik dan pengasuh masih perlu dikoordinasikan lebih lanjut bersama Kementerian Sosial agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai kebutuhan.*

Komentar

Berita Lainnya